UPNUSAKITA.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan di Kabupaten Kutim. Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (13/9/2023) pagi.
Pada kesempatan itu, Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono mengatakan bahwa pemerintah berupaya membentuk perda dengan harapan dapat memberikan perlindungan dan sarana aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat, sehingga perempuan mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
“Kegiatan sosialisasi pada hari ini terselenggara dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai produk hukum daerah khususnya perlindungan perempuan,” ucapnya dihadapan Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan Ipui, Ketua dan Anggota Pansus Perda Perlindungan Perempuan Kutim, Staf Ahli Bupati Kutim Sulastin, Kepala DP3A Kutim dr Aisyah, Perwakilan Polres Kutim, Perwakilan Lanal Sangatta, Perwakilan Kodim 0909/KTM, Pengurus dan Anggota GOW Kutim serta tamu undangan lainnya.
Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat luas dapat lebih mengetahui bahwa pemerintah dan negara akan melindungi dan mendampingi terutama untuk perempuan dan anak sebagai kaum yang rentan mendapatkan kekerasan di masyarakat.
“Agar masyarakat tahu bahwa ada lembaga atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan baik perempuan ataupun anak. Masyarakat menjadi tahu kemana mereka akan melapor ataupun mengadukan masalahnya apabila ada kasus kekerasan perempuan dan anak di sekitar lingkungan mereka,” ucapnya.
Terakhir, ia berpesan kepada masyarakat Kabupaten Kutim, agar menanamkan nilai-nilai karakter serta kasih sayang, sehingga dapat terhindar dari praktik-praktik kekerasan dalam rumah tangga.
“Mari kita bangun komitmen untuk memperkuat jejaring koordinasi antar stakeholder ini, yang merupakan faktor penting dalam proses pencegahan dan penanganan kasus,” ajaknya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3A Kutim sekaligus Ketua Panitia, Adji Farmila Rachmi mengatakan bahwa Perda Perlindungan Perempuan merupakan produk hukum yang di inisiasi oleh DPRD Kutim. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus (Pansus) Raperda Perlindungan Perempuan DPRD Kutim yang telah bekerja secara maksimal dalam penerbitan Perda tersebut.
“Untuk narasumber sosialisasi ada 3 yakni Kepala DP3A Kutim dr Aisyah, Ketua Pansus Raperda Perlindungan Perempuan DPRD Kutim Fitriyani serta Arsanti Handayani Tenaga Ahli DPRD Kutim,” singkatnya. (*)
