Upnusa, JAKARTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi agenda pembangunan nasional di tingkat lokal setelah menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Rakor yang dihadiri sejumlah menteri, seperti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan Komisi II DPR RI, disebut Mahyunadi sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat–daerah.
Menurutnya, materi yang dipaparkan dalam rakor membuka peluang besar bagi daerah, terutama di sektor pertanian dan pendidikan berbasis masyarakat. “Ini menjadi motivasi bagi kami di daerah untuk menyelaraskan strategi pembangunan dengan pemerintah pusat, karena peluangnya sangat banyak,” ujarnya.
Mahyunadi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang akan memperluas mobilitas pejabat eselon II secara nasional. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah maju untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih kompetitif dan profesional.
Terkait isu meritokrasi yang disampaikan Kepala BKN, Mahyunadi menegaskan perlunya seleksi pejabat yang lebih ketat. “Ke depan, saya berharap BKPSDM benar-benar mengedepankan profesionalisme. Jangan sampai program daerah tersendat karena pejabat tidak mampu menjalankan tugas,” katanya.
Kepala BKPSDM Kutim Misliansyah, yang turut mendampingi, menambahkan bahwa hasil rakor berdampak langsung pada pengelolaan ASN di Kutim. Ia menyebut ASN penyuluh pertanian akan dialihkan menjadi tenaga pusat mulai 1 Januari 2026. Selain itu, ASN juga akan mendukung program sosial melalui Koperasi Merah Putih yang akan memanfaatkan tenaga PNS maupun P3K di tingkat desa.
Rakor tersebut sebelumnya dibuka oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, yang menekankan perlunya percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta adaptasi ASN terhadap perkembangan teknologi sebagai tuntutan era digital. (Adv/setkab_kutim)
