Upnusa, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan kesiapan untuk mendukung program nasional yang dicanangkan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Dukungan ini menjadi bagian dari tindak lanjut Rakor Kepegawaian BKN di Jakarta yang juga membahas pergeseran kebutuhan ASN lintas sektor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutim, Misliansyah, menegaskan bahwa Pemkab telah menerima dan menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang meminta bantuan tenaga ASN daerah.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih merupakan program yang dikelola langsung oleh Kemensos dan menyasar operasional di wilayah pedesaan. Untuk memperkuat sistem tersebut, keterlibatan SDM pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan.
“Kemensos membutuhkan dukungan SDM dari daerah untuk memperlancar operasional Koperasi Merah Putih. Kita siap berkontribusi sesuai arahan pusat,” ujar Misliansyah yang akrab disapa Ancah, ditemui di Kantor BKPSDM Kutim, Sabtu (22/11/2025).
Ancah menjelaskan bahwa Pemkab Kutim tengah melakukan pendataan awal guna menentukan personel yang paling sesuai untuk ditempatkan dalam program ini. Fokus utamanya adalah memaksimalkan ASN dan PPPK yang telah bertugas di kecamatan.
“PPPK yang berada di tingkat kecamatan akan kami prioritaskan untuk membantu koperasi di desa. Mereka sudah memahami karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sekaligus membantu memastikan keberlanjutan layanan sosial yang menjadi prioritas Kemensos, terutama pada level akar rumput.
Lebih jauh, Misliansyah menekankan bahwa dukungan terhadap program Kemensos ini menunjukkan keselarasan antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengeksekusi agenda pembangunan nasional. Meski terdapat dinamika penugasan ulang ASN, pihaknya menilai hal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor sosial dan pertanian secara bersamaan.
“Ini bentuk sinergi antara Pemkab Kutim dan pemerintah pusat. Kita ingin memastikan setiap program nasional berjalan optimal di daerah,” jelasnya.
Diharapkan, keterlibatan ASN Kutim mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi yang dikelola lebih profesional dan berkelanjutan. (Adv/setkab_kutim)
