Upnusa, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) untuk membahas rencana pembentukan Sekolah Rakyat (SR) di Kutim. Rombongan dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum Seskab Kutim, Sudirman Latif yang hadir mewakili Bupati Kutim, Kamis (11/12/2025).
Audiensi tersebut turut diikuti sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Sosial Kutim, Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Kabid Aset BPKAD Kutim, perwakilan Bappeda Kutim, Dinas Perkim Kutim, serta DPMPTSP Kutim.
Rombongan Pemkab Kutim disambut oleh Kepala Biro Umum Kemensos RI, Shalahuddin Yahya, bersama PPK Sarpras Umum, M Jumadi, serta Fungsional Kemensos RI, Sunarto. Mereka menerima penyerahan langsung proposal Sekolah Rakyat Kutim yang dibawa oleh delegasi.
Dalam pertemuan tersebut, Kemensos RI memberikan berbagai arahan dan masukan strategis terkait konsep dan langkah teknis pembentukan Sekolah Rakyat. Masukan tersebut dinilai penting sebagai panduan untuk memperkuat landasan program sebelum diterapkan di Kutim.
Asisten Admum, Sudirman Latif, menyampaikan bahwa Pemkab Kutim sangat mengapresiasi kesempatan audiensi ini, terlebih dukungan Kemensos dinilai sangat dibutuhkan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Sekolah Rakyat akan menjadi wadah pendidikan alternatif yang memberdayakan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman,” ucapnya.
Menurutnya, keberadaan perangkat daerah yang turut hadir merupakan bentuk komitmen Pemkab Kutim dalam mempersiapkan program dengan menyeluruh, termasuk aspek lahan, perizinan, infrastruktur, hingga pengelolaan aset.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kutim akan menindaklanjuti seluruh arahan yang diterima sebagai bagian dari proses penyempurnaan program.
“Laporan lengkap hasil audiensi ini akan kami sampaikan secara langsung kepada bapak Bupati Kutim sebagai bahan arahan lebih lanjut,” ucapnya.
Rencana pembentukan Sekolah Rakyat di Kutim dinilai sebagai langkah progresif untuk memperluas akses pendidikan berbasis pemberdayaan sosial. Pemkab Kutim diharapkan dapat terus mengembangkan konsep yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.(Adv/diskominfo_kutim)
