Upnusa, SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sejumlah terobosan program yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026. Program tersebut mencakup optimalisasi dana mandatori pendidikan, penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh kecamatan, serta keberlanjutan program Cap Jempol Stop Stunting yang telah lebih dulu dilaksanakan.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menyampaikan bahwa dukungan anggaran menjadi kunci dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan edukasi keluarga. Dana mandatori pendidikan dialokasikan sekitar Rp4 miliar, sementara program Cap Jempol Stop Stunting didukung anggaran kurang lebih Rp6 miliar.
“Dana ini sebelumnya belum pernah ada. Karena inovasi yang kita jalankan menunjukkan hasil positif, maka pemanfaatannya kita dorong agar benar-benar optimal,” ujar Achmad Junaidi
Ia menjelaskan, perumusan strategi percepatan penurunan stunting dilakukan berdasarkan evaluasi langsung di lapangan. Salah satu uji petik dilakukan di Kecamatan Karangan yang menemukan adanya perbedaan antara data administrasi dengan kondisi riil keluarga sasaran.
“Di lapangan kami temukan, ada keluarga yang tercatat memiliki air bersih, padahal kenyataannya tidak. Ada juga yang terdata belum ikut KB, ternyata sudah menjadi akseptor. Ini menjadi pembelajaran penting,” ungkapnya, sebagaimana dikutip dari laman resmi DPPKB Kutim.
Berangkat dari temuan tersebut, DPPKB Kutim menyiapkan program pelatihan teknis bagi Tim Pendamping Keluarga agar lebih cakap dalam melakukan pendataan berbasis sistem digital. Operator DPPKB ditugaskan menjadi narasumber lokal untuk mendampingi kader di lapangan.
“Kita tidak hanya ingin intervensi langsung ke keluarga, tetapi juga meningkatkan kapasitas petugas agar data yang dihasilkan benar-benar akurat,” tegas Junaidi.
Selain itu, DPPKB Kutim juga mengintegrasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP. Program ini tidak membangun sekolah baru, melainkan memasukkan materi kependudukan dan kesehatan ke dalam proses pembelajaran.
Materi yang disampaikan meliputi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, serta edukasi HIV/AIDS. Implementasi program dilakukan secara bertahap, termasuk menyasar sekolah-sekolah di wilayah pinggiran Kutai Timur.
“Kalau Kutim memiliki 100 SMP, idealnya semuanya menjadi sekolah siaga kependudukan. Kalau belum memungkinkan, kita mulai secara bertahap,” ujarnya.
Tak hanya itu, DPPKB Kutim juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BLKI, dan SKB untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi keluarga akseptor KB. Pelatihan tersebut mencakup menjahit, membatik, komputer, hingga pastry and bakery.
“Inovasi yang kami dorong bukan sekadar menurunkan angka stunting, tetapi bagaimana Kutai Timur mampu membangun generasi yang unggul, sehat, dan mandiri,” tutupnya. (Adv/diskominfo_kutim)
