Upnusa, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur menegaskan komitmen kuat dalam menurunkan angka stunting. Komitmen tersebut disampaikan Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, saat konferensi pers pada kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Hotel Royal Victoria Sangatta, Selasa (18/11/2025).
Dalam paparannya, Junaidi mengungkapkan tren positif penurunan prevalensi stunting di Kutim. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Gizi Indonesia (ZGI) Kementerian Kesehatan RI, angka stunting Kutim turun signifikan dari 29 persen pada 2024 menjadi 20,6 persen pada 2025.
Ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan OPD, pemerintah desa, kecamatan, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan agar program berjalan optimal dan berkelanjutan.
Salah satu program unggulan yang disorot adalah Gerakan “Cap Jempol Stop Stunting”, sebuah layanan jemput bola yang mengedepankan kehadiran tim langsung ke lapangan. Pola ini menggantikan pendekatan lama yang terpusat di hotel, dengan pendampingan berbasis zona atau kecamatan.
Menurut Junaidi, fokus utama saat ini adalah peningkatan akurasi pendataan keluarga berisiko stunting. Dalam hal ini, peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi sangat strategis karena menjadi ujung tombak pendataan, verifikasi, dan pendampingan langsung.
“TPK akan dilatih tim IT agar mampu mengunggah data sesuai kondisi lapangan menggunakan handphone dan terbaca secara nasional. Ini penting untuk meminimalkan kesalahan data,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat berpotensi menjadi “data abadi” yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas TPK dinilai krusial agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
Ke depan, DPPKB Kutim juga berencana mengundang perusahaan besar seperti Kaltim Prima Coal dan Dharma Satya Nusantara untuk melihat pemetaan data keluarga berisiko stunting secara by name by address. Data tersebut diharapkan menjadi rujukan penyaluran program CSR, seperti penyediaan air bersih.
“Selama ini perusahaan peduli, tetapi sering kali salah sasaran. Dengan data ini, bantuan bisa lebih tepat,” ujarnya.
Selain penguatan data dan kolaborasi, DPPKB Kutim juga meluncurkan podcast resmi sebagai sarana sosialisasi program. Media digital ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan edukasi publik agar kesadaran masyarakat tentang gizi, pola asuh, dan peran keluarga terus meningkat.
Junaidi menutup dengan menekankan pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi positif. Menurutnya, sinergi pemerintah, swasta, media, dan masyarakat adalah kunci percepatan penurunan stunting di Kutim. “Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semua harus bergerak bersama,” pungkasnya. (Adv/diskominfo_kutim)
