Upnusa, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah besar dalam upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peluncuran Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) Tahun 2025, Jumat (21/11/2025). Agenda yang digelar Disdikbud Kutim di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria ini menjadi momentum penting mengingat Kutim tercatat sebagai daerah dengan ATS tertinggi di Kalimantan Timur.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya, menegaskan kembali bahwa daerahnya telah menjalankan kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan dukungan penuh fasilitas pendidikan gratis mulai PAUD hingga SMA. Ia menekankan tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka.
“Pemerintah sudah menyediakan semuanya. Seragam gratis, buku gratis, dan akses sekolah yang terbuka bagi semua. Setiap anak wajib mendapatkan pendidikan,” ujar Ardiansyah.
Menurut Bupati, Pemkab Kutim juga menyiapkan langkah tegas bagi orang tua yang lalai dalam memastikan pendidikan anak. Penguatan lembaga PAUD juga terus dilakukan untuk memastikan fondasi pendidikan berjalan dengan baik.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, memaparkan latar belakang peluncuran SITISEK berdasarkan hasil pendataan Pusdatin Kemendikbud per Maret 2025. Sebanyak 13.411 anak di Kutim tercatat tidak bersekolah angka tertinggi di Kaltim. Dari jumlah tersebut, 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 putus sekolah, dan 1.470 tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Padahal lebih dari 20 persen APBD Kutim dialokasikan untuk sektor pendidikan. Fasilitas dan program bantuan sudah lengkap, namun masalahnya kompleks,” jelas Mulyono.
Ia menyebut faktor penyebab tingginya ATS antara lain kondisi ekonomi keluarga, jauhnya akses sekolah, pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan, hingga pernikahan dini. Karena itu, Pemkab Kutim menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam penyusunan strategi SITISEK.
Berbagai langkah terstruktur telah disiapkan, mulai dari pendataan by name by address (BNBA), pembentukan Tim Penanganan Anak Berisiko Tidak Sekolah, penyediaan sekolah terbuka dan pendidikan nonformal, hingga beasiswa transportasi serta pelibatan CSR perusahaan tambang dan perkebunan untuk mendukung transportasi ramah anak.
“SITISEK ditargetkan menurunkan ATS minimal 50 persen dalam tiga tahun ke depan,” ujarnya.
Dalam fase awal implementasi, program ini mulai menunjukkan hasil. Dari total ATS, sebanyak 2.872 anak berhasil kembali ke sekolah, sementara 4.982 data masih memerlukan verifikasi lanjutan karena belum ditemukan saat penelusuran.
Mulyono menegaskan bahwa dengan RAD SITISEK, seluruh pemangku kepentingan akan bergerak lebih terarah dan konsisten demi memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikan.
“Ini adalah momentum besar untuk membangun Kutim yang cerdas dan berdaya saing menuju 2045,” tutupnya. (Adv/setkab_kutim)
