Upnusa, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-XIV di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Rabu (26/11/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri anggota legislatif, jajaran pejabat pemerintah daerah, serta para tamu undangan dari berbagai unsur masyarakat.
Tanggapan pemerintah dibacakan oleh Kepala BPKAD Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif terhadap rancangan anggaran. Menurutnya, masukan fraksi adalah bagian penting dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif dan berorientasi pada kemajuan daerah.
“Melalui kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, kita berharap keputusan-keputusan strategis dapat tercapai demi pembangunan Kutai Timur,” ujar Bupati sebagaimana dibacakan Ade Achmad.
Salah satu poin yang menonjol dalam pembahasan adalah peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah mencatat adanya lonjakan signifikan, dari proyeksi awal Rp 4,8 triliun menjadi Rp 5,7 triliun menjelang finalisasi rancangan APBD.
Ade memberikan apresiasi terhadap peran DPRD yang dinilai aktif mengawal pengawasan sehingga peningkatan tersebut dapat terealisasi.
Sejumlah catatan fraksi turut ditanggapi secara rinci.
Dari Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi NasDem, sorotan mengenai efisiensi belanja dan akuntabilitas mendapat perhatian serius. Pemerintah memastikan optimalisasi pendapatan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, sementara belanja daerah diarahkan tepat sasaran serta berorientasi pada manfaat publik.
Fraksi Golkar menyoroti komposisi belanja daerah. Terkait tingginya belanja operasional, pemerintah menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi kebutuhan penguatan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya.
Fraksi Demokrat menekankan prioritas layanan dasar. Pemerintah menegaskan bahwa orientasi belanja tetap diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat.
Masukan Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya mengenai percepatan serapan anggaran dan pemanfaatan SIPD juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efisiensi pelaksanaan program.
Adapun Fraksi Gelora Amanah Perjuangan mendorong inovasi pembiayaan daerah serta peningkatan dukungan bagi sektor pertanian, UMKM, ekonomi desa, dan program pengentasan kemiskinan.
Menjelang pembahasan lanjutan APBD 2026, pemerintah merangkum sejumlah fokus utama antara lain penguatan perencanaan, evaluasi pelaksanaan program tahun jamak, mitigasi potensi penurunan pendapatan, serta penerapan prinsip good governance dalam seluruh tahapan anggaran.
Pemerintah Kutim di akhir penyampaiannya menegaskan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 sesuai agenda, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. (Adv/diskominfo_ktm)
