Upnusa, SANGATTA – Suasana khidmat mewarnai Rapat Paripurna ke-XIV DPRD Kutai Timur (Kutim) ketika Pemerintah Kabupaten Kutim menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda penting ini digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Rabu (26/11/2025), sebagai rangkaian pembahasan kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi dan dihadiri unsur pimpinan dewan, anggota fraksi, pejabat eksekutif, serta perwakilan masyarakat. Pemerintah daerah diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Ade Achmad Yulkafilah, yang membacakan sambutan Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan yang disampaikan secara konstruktif. Ia menegaskan bahwa masukan DPRD sangat penting untuk memperkuat strategi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
“Semoga melalui diskusi dan sinergi ini kita dapat menyepakati langkah terbaik demi kemajuan Kabupaten Kutim,” ujar Bupati melalui sambutan tertulis yang dibacakan Ade Achmad.
Pemerintah turut menyoroti capaian pendapatan daerah yang mengalami lonjakan signifikan. Dari target awal Rp 4,8 triliun, pendapatan Kutim meningkat menjadi Rp 5,7 triliun saat proses finalisasi. Pemkab memberikan apresiasi atas fungsi pengawasan DPRD yang turut mendukung capaian tersebut.
Selanjutnya, pemerintah menjawab berbagai catatan dari fraksi-fraksi.
Fraksi PKS dan NasDem menyoroti efisiensi dan akuntabilitas belanja. Pemerintah menegaskan komitmen pengelolaan anggaran yang hati-hati dan tepat sasaran.
Fraksi Golkar mempertanyakan tingginya porsi belanja operasional. Pemkab menjelaskan bahwa hal tersebut terkait kebutuhan peningkatan layanan dasar dan pelayanan publik prioritas.
Fraksi Demokrat menekankan agar prioritas layanan dasar tetap dikedepankan. Pemkab menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan terus menjadi fokus.
Fraksi PPP dan Fraksi Persatuan Indonesia Raya memberi perhatian pada percepatan serapan anggaran serta pemanfaatan SIPD. Pemerintah memastikan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan.
Fraksi Gelora Amanah Perjuangan mendorong pencarian alternatif pembiayaan, penguatan pertanian, UMKM, ekonomi desa, dan penanganan kemiskinan.
Pemerintah kemudian merangkum isu utama yang akan menjadi fokus pembahasan APBD 2026. Fokus tersebut meliputi penyempurnaan perencanaan anggaran, evaluasi program tahun jamak, antisipasi dinamika pendapatan daerah, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menutup penyampaiannya, Pemerintah Kutim menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan APBD 2026 sesuai tahapan yang telah ditetapkan, dan mengajak semua pihak memperkuat kolaborasi demi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Kutim. (Adv/diskominfo_kutim)
