Upnusa, SANGATTA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berbasis data di Kabupaten Kutai Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah guna menghasilkan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, dan siap dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.
Kepala Disdukcapil Kutim, Jumeah, menegaskan bahwa data penduduk kini menjadi “urat nadi” dalam setiap kebijakan publik. Karena itu, integrasi data tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
“Semua perencanaan pembangunan berawal dari data penduduk. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan akan sulit tepat sasaran,” ujar Jumeah.
Untuk memastikan pemanfaatan data berjalan optimal, Disdukcapil memperkuat sinergi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui integrasi sistem, masing-masing OPD dapat mengakses data kependudukan secara real-time sesuai kebutuhan program.
Ia menjelaskan, Dinas Sosial memanfaatkan data kependudukan untuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran, Dinas Pendidikan menggunakannya dalam pemetaan data peserta didik, sementara Dinas Kesehatan membutuhkan data akurat untuk mendukung layanan dan kepesertaan kesehatan masyarakat.
Selain lintas OPD, Disdukcapil juga aktif berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Koordinasi ini bertujuan menjaga konsistensi data, meningkatkan validasi, serta mencegah tumpang tindih informasi antarinstansi.
Menurut Jumeah, pendekatan kolaboratif tersebut menjadi krusial, terutama dalam memutakhirkan data warga baru, penduduk migrasi, serta masyarakat di wilayah perbatasan dan kawasan dengan tingkat urbanisasi tinggi.
Penguatan basis data kependudukan ini juga menjadi bagian dari kesiapan Kutai Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. “Kami harus memiliki data yang siap digunakan kapan pun, karena dinamika kependudukan ke depan akan semakin cepat,” ujarnya.
Mengakhiri keterangannya, Jumeah berharap seluruh OPD berperan aktif dalam pembaruan data kependudukan secara berkala. “Pelayanan publik akan semakin efektif jika semua instansi bekerja dengan data yang sama dan terintegrasi,” tegasnya. (Adv/diskominfo_kutim)
