UPNUSA, SANGATTA – Kabar gembira bagi para Tenaga kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau tenaga honorer di lingkup Pemkab Kutim, pasalnya tahun 2024 ini seluruh tenaga honorer bakal terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu di sampaikan oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman disela Sidang Paripurna DPRD Kutim, dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Rabu (20/03/2024).
“Dan yang menggembirakan, alhamdulillah, tahun ini (2024) TK2D kita, insyaAllah semuanya akan menjadi PPPK,” ujarnya dihadapan Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni serta undangan yang hadir.
Kepastian tersebut disampaikan orang nomor satu di Kutim, setelah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kutim selaku perangkat daerah (PD) yang menangani kepegawaian di daerah, mengajukan permohonan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Untuk diketahui, hingga saat ini ini jumlah keseluruhan TK2D di Lingkup Pemkab Kutim berjumlah 4.860 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, teknis hingga administrasi.
“Termasuk tahun ini, kita juga mendapatkan kuota untuk bisa mengadakan tes bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kuotanya sekitar 200 lebih,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran bagi para TK2D yang akan di angkat menjadi PPPK, namun dirinya belum bisa merinci berapa nilai anggaran yang sudah di siapkan. Dengan dukungan anggaran daerah yang saat ini dimiliki, dirinya memastikan bisa mengakomodir seluruh TK2D yang nantinya terangkat menjadi PPPK.
“Kemampuan keuangan bisa, dan sudah dianggarkan,”tegasnya.
Sebelumnya dilansir dari kanal youtube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Menteri Kemenpan RB RI Abdullah Azwar Anas berjanji akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) melalui CASN 2024 ini.
Bahkan ia menyebut tes sebagai salah satu syarat pengangkatan hanya formalitas saja untuk pendataan ulang pada honorer ini.
“Soal tes hanya formalitas. 100 persen mereka diterima. Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi 100 persen diterima,” kata Anas dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (13/3/2024) lalu.
Kemudian Anas menyebut tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK 2024 akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Sedangkan mereka yang tidak lulus seleksi disiapkan mekanisme untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau part time.
“Bagi pegawai non ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu,” tegas Anas. (*/upnusa_sangatta)
