Kutai Timur, upnusakita.com – Tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kutai Timur, yakni kesulitan dalam mengakses modal, kembali menjadi sorotan Sekretaris Komisi B DPRD Kutai Timur, Leny Susilawati Anggraini. Menurut Leny, meskipun UMKM telah menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, banyak usaha kecil yang masih terbentur dengan keterbatasan modal.
“Kami di DPRD akan mendukung jika ada program pinjaman atau bantuan modal bagi pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih baik,” ujar Leny beberapa waktu lalu, menegaskan komitmennya untuk mendukung perkembangan UMKM.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurut Leny, hal ini bisa dilakukan melalui program-program bantuan modal maupun skema pinjaman lunak yang dapat membantu pelaku usaha kecil untuk memperluas dan meningkatkan produktivitas.
“Kami berharap UMKM di Kutim bisa terus maju dan berkembang. Dengan pendampingan yang baik, semoga mereka bisa lebih mandiri dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tambah politisi dari Partai NasDem ini.
Data dari Satu Data Kalimantan Timur menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah UMKM di Kutai Timur. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 334.483 unit usaha mikro kecil, meningkat menjadi 341.157 unit pada tahun 2022, dan melonjak hingga 429.939 unit pada tahun 2023. Usaha kecil juga tumbuh dari 9.459 unit pada tahun 2021 menjadi 28.073 unit pada 2023. Sedangkan usaha menengah, dari 598 unit di tahun 2021, berkembang menjadi 2.135 unit pada tahun 2023.
Leny juga menyoroti pentingnya pendampingan yang efektif. Dengan pendampingan dan evaluasi berkala, UMKM tidak hanya akan berkembang tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan DPRD, kebijakan terkait permodalan ini bisa direalisasikan secepatnya. (adv)
