Kutai Timur, upnusakita.com — Anggota DPRD Kutai Timur, Yusuf T. Silambi, menyoroti tantangan dalam implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang mulai diterapkan di wilayah tersebut. Meski diakui sebagai alat yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan, Yusuf mengingatkan adanya beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk memastikan sistem ini berjalan optimal.
Berbicara pada Senin (9/11/2024), Yusuf menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam menggunakan SIPD. Ia menyebutkan bahwa banyak aparat desa dan kecamatan yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini, sehingga pelatihan menjadi sangat penting. “Semakin banyak pengguna yang memahami SIPD, akan semakin membantu mencapai hasil yang optimal,” tegasnya.
Yusuf mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait SIPD. Namun, ia menilai bahwa upaya tersebut perlu diperluas dan dilakukan secara berkala untuk memastikan semua pihak dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik. Menurutnya, pelatihan tidak hanya harus fokus pada pengenalan sistem, tetapi juga pada pengelolaan data yang akurat dan relevan.
Selain itu, Yusuf menyoroti masalah teknis yang kerap muncul dalam implementasi SIPD. Ia mengingatkan pentingnya dukungan teknis yang memadai untuk membantu pengguna mengatasi kendala yang mereka hadapi. Menurutnya, pemerintah harus menyediakan tim teknis yang dapat memberikan solusi cepat jika terjadi masalah, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki infrastruktur teknologi terbatas.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan SIPD sangat bergantung pada kualitas data yang dimasukkan ke dalam sistem. Data yang tidak akurat atau tidak terkini dapat menghambat pengambilan keputusan yang berbasis fakta. Untuk itu, Yusuf mendorong pemerintah daerah untuk terus memperbarui data dan melakukan evaluasi terhadap keandalan sistem secara berkala.
Lebih lanjut, Yusuf meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat dalam memberikan umpan balik tentang penggunaan data SIPD. Menurutnya, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan sistem sekaligus meningkatkan efektivitasnya.
“Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan sinergi yang baik antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Kita harus bekerja sama untuk memastikan SIPD dapat berfungsi secara maksimal demi kepentingan bersama,” tandas Yusuf.
Sebagai penutup, Yusuf menegaskan bahwa DPRD Kutai Timur siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam mengatasi hambatan implementasi SIPD. Ia optimis bahwa dengan solusi yang tepat, SIPD dapat menjadi alat yang andal untuk memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan pembangunan di Kutai Timur.
