Samarinda – Seruan untuk meningkatkan alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), dua daerah yang disebutnya sebagai “gerbang logistik” menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Abdurahman, alokasi Bankeu untuk tahun 2025 yang mencapai Rp200 miliar masih jauh dari mencukupi. Ia menilai, nominal itu belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan jalan yang krusial untuk menopang kelancaran mobilitas menuju kawasan IKN.
“Bankeu untuk 2026 belum tahu, tapi 2025 ini sekitar Rp200-an miliar. Harapan saya tentu ada penambahan, harus ada peningkatan,” ujarnya di DPRD, Senin (19/5/2025) kemaren.
Ia menambahkan bahwa dorongan ini bukan sekadar aspirasi daerah pemilihannya, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap posisi strategis dua kabupaten tersebut. Saat ini, empat dari tujuh anggota DPRD Kaltim di dapil itu berasal dari Paser, sementara tiga lainnya dari PPU.
“Di Dapil kami ada tujuh anggota DPRD, empat dari Paser dan tiga dari PPU. Tapi kita semua tetap mengayomi dapil. Penajam juga bosnya harus bertambah karena sumber anggarannya dari provinsi. Kalau tidak, pembangunan infrastruktur jalan bisa terlambat,” lanjutnya.
Abdurahman menyoroti bahwa keterlambatan pembangunan jalan akan berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan IKN. Padahal, konektivitas wilayah adalah kunci utama kelancaran distribusi barang, jasa, serta mobilitas masyarakat.
Sebagian ruas jalan penting di Paser dan PPU, tambahnya, masih berstatus non-provinsi, sehingga belum masuk skema penganggaran dari provinsi. Oleh karena itu, ia mendesak agar segera dilakukan perubahan status jalan atau setidaknya dialokasikan dana Bankeu tambahan agar pembangunan bisa dilakukan.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka Bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” pungkas Abdurahman.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Paser dan PPU, tetapi juga menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN secara menyeluruh. (ADV).
