Sangkulirang – Suara-suara harapan dan tuntutan dari desa-desa pesisir Kecamatan Sangkulirang kembali bergema saat para perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar kunjungan kerja pada Rabu (28/5/2025). Pertemuan ini menjadi panggung bagi BPD dari lima desa—Mandu Pantai Sejahtera, Saka, Tanjung Manis, Maloy, dan Pulau Miang—untuk menyuarakan aspirasi mendesak kepada pemerintah provinsi.
Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan legislatif dan tokoh masyarakat itu, beragam isu dasar dibeberkan, mulai dari kelistrikan, akses jalan, air bersih, hingga peremajaan pelabuhan. Tuntutan ini dipandang sebagai wujud komitmen masyarakat desa dalam mengawal janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih.
“Kami ingin pemerintah serius menangani listrik di 12 desa di seberang Pulau Sangkulirang hingga ke wilayah Kecamatan Sandaran,” ujar salah satu anggota BPD dalam sesi penyampaian aspirasi. Masalah listrik menjadi topik utama, karena hingga kini beberapa desa masih bergelap-gelap saat malam.
Sementara itu, BPD Desa Maloy menyuarakan keluhan serius soal kondisi jalan menuju simpang tiga Maloy yang rusak parah serta jembatan yang tak lagi layak digunakan. Di wilayah Swalan, lampu penerangan jalan belum menjamah masyarakat.
“Kondisi jalan sangat memprihatinkan, padahal ini jalur penting bagi anak-anak sekolah dan kegiatan ekonomi antar desa,” imbuh perwakilan lain dari BPD Saka.
Tak kalah penting, pengadaan jaringan air bersih juga menjadi prioritas di Mandu PS dan Saka. Meskipun memiliki sumber air yang memadai, masyarakat belum dapat menikmati layanan air bersih secara optimal karena keterbatasan pembiayaan jaringan distribusi.
Permasalahan lain datang dari sektor transportasi laut dan pariwisata. Pelabuhan Tanjung Manis yang mulai rapuh dimakan teritip didesak untuk segera direhab. Pembangunan pelabuhan penyeberangan representatif di Sambalokan Pulau Miang juga dianggap krusial guna menunjang sektor pariwisata yang berkembang.
Dalam forum itu, anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, berjanji akan terus mengawal aspirasi yang disampaikan oleh BPD se-Sangkulirang. “Saya sudah sampaikan ini ke Kepala Bappeda, dan akan teruskan secara lisan maupun tertulis kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi cermin bahwa pembangunan dari wilayah terluar perlu perhatian yang lebih konkret. Dengan komitmen dari wakil rakyat dan suara lantang dari desa, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat segera terealisasi. (ADV).
