Balikpapan – “Warga harus antre panjang, bahkan malam hari pun tak semua SPBU buka. Ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga soal kebijakan yang tak akomodatif,” kata La Ode Nasir, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKS, saat menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan.
Sebagai legislator Dapil Balikpapan dan anggota Komisi I, La Ode menyebut persoalan BBM bukan sekadar soal stok, melainkan karena struktur layanan energi yang hanya dikuasai oleh satu pemain utama, yaitu Pertamina.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi ruang bagi perusahaan lain seperti Shell, BP-AKR, Vivo Energy, dan ExxonMobil agar bisa bersaing dan memperbaiki kualitas layanan distribusi energi.
“Kita perlu kompetitor agar pelayanan tidak stagnan. Persaingan itu sehat dan berpihak pada konsumen,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Ia juga mengkritik terbatasnya SPBU yang beroperasi 24 jam di Balikpapan, padahal kota ini merupakan wilayah strategis dengan lalu lintas kendaraan tinggi.
“Kalau SPBU 24 jam bisa diperbanyak, masyarakat tidak perlu berebut atau antre panjang hanya untuk dapat BBM,” tambah La Ode.
La Ode mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses perizinan pendirian SPBU baru serta menciptakan regulasi yang ramah investasi untuk sektor energi ritel.
Ia juga memastikan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal kebijakan ini agar pembenahan sektor BBM tidak hanya jadi wacana, tapi terealisasi demi kenyamanan dan hak masyarakat.
Dengan dorongan dari legislatif dan keterbukaan kebijakan daerah, La Ode optimistis Balikpapan bisa menjadi kota percontohan distribusi energi yang transparan, efisien, dan merata. (ADV).
