Samarinda – Di balik pencapaian infrastruktur yang tampak mengilap, masih tersembunyi persoalan klasik yang belum tuntas di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyoroti masih adanya 168 kilometer ruas jalan provinsi yang rusak dan belum memenuhi standar, terutama di wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu dan kawasan perbatasan.
Dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025), Apansyah menyampaikan bahwa akses jalan di pelosok sering kali terlupakan, padahal memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong Gubernur agar memprioritaskan pembangunan jalan di seluruh pelosok. Ini bukan semata soal infrastruktur, tetapi soal dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinas PUPR Pera Kaltim, dari total 931 kilometer jalan provinsi, baru sekitar 763 kilometer dalam kondisi baik. Sisanya tersebar di delapan kabupaten/kota dan masih mengalami berbagai kerusakan, mulai dari ringan hingga berat. Di Mahakam Ulu, perbaikan yang lambat bahkan bisa berlangsung berbulan-bulan, menyebabkan gangguan besar bagi warga yang sangat bergantung pada jalur darat.
“Di Mahakam Ulu, jika jalan rusak, bisa berbulan-bulan baru diperbaiki. Ini merugikan warga yang sangat bergantung pada jalan tersebut,” tegas Apansyah.
Ia juga mengkritik buruknya sistem drainase yang membuat jalan cepat rusak kembali saat musim hujan tiba. Menurutnya, permasalahan ini harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Tahun ini, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun khusus untuk sektor Bina Marga. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Namun DPRD Kaltim mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya difokuskan pada pusat kota, melainkan menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan.
“Pembangunan harus merata. Dari Samarinda, Kutai Barat, hingga konektivitas ke Bontang harus dipastikan berjalan. Semua daerah berhak mendapatkan akses yang layak,” tambah Apansyah.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan jalan tol Samarinda–Bontang, namun mengingatkan bahwa jalan-jalan non-tol yang menghubungkan perkampungan tetap harus menjadi prioritas.
“Pembangunan jalan tol memang penting, tapi jangan lupakan jalan penghubung antarperkampungan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tandasnya.
Komisi III DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan agar anggaran infrastruktur benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat paling dasar di seluruh pelosok Kalimantan Timur. (ADV).
