Samarinda – Ironi pembangunan kembali mencuat dari Kabupaten Kutai Timur. Meski kaya akan sumber daya alam, infrastruktur dasar di wilayah ini justru tertinggal. Anggota DPRD Kaltim Dapil 6, Apansyah, menyebut kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan serius yang perlu segera dibenahi, baik oleh pemerintah maupun korporasi tambang yang beroperasi di sana.
Dalam pernyataannya pada Jumat (23/5/2025) kemaren, Apansyah menyoroti kerusakan parah di ruas jalan Sangatta–Bengalon, yang merupakan jalur vital ekonomi namun kini rusak berat akibat aktivitas pertambangan.
“Kemarin kita sudah sidak ke KPC berkaitan dengan infrastruktur jalan kita yang dari Sangatta ke Bengalon. Ini sangat-sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Menurutnya, jalan tersebut menjadi jalur utama kendaraan tambang dari perusahaan seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC). Namun hingga kini, upaya meminta kontribusi perbaikan dari perusahaan masih terbentur kendala perizinan dan rekomendasi administratif yang belum lengkap.
“Mereka baru mendapat rekomendasi, tapi izinnya secara formal belum keluar,” jelasnya.
Tak hanya jalan, Apansyah menegaskan bahwa dari 18 kecamatan di Kutim, masih banyak yang belum menikmati akses air bersih maupun jaringan listrik yang memadai. Ia menyebut, kondisi ini sebagai kegagalan sistemik dalam pemerataan pembangunan.
“Kalau kita bicara pembangunan, infrastruktur dasar itu mutlak. Tanpa itu, jangan harap bisa bicara pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Meski demikian, harapan tetap terbuka. Ia menyampaikan bahwa jalur provinsi penghubung Kutim–Berau tengah dibangun dan ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, Jembatan Nibung yang menjadi titik penting proyek tersebut ditargetkan rampung tahun ini.
“Tetapi kalau berbicara jalur provinsi, insya Allah antara Kutim dan Berau 2026 kita pastikan itu terhubung,” ujarnya optimis.
Apansyah juga menyinggung persoalan di Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Menurutnya, Berau masih kekurangan infrastruktur dasar, sedangkan Bontang terus dilanda banjir akibat sistem drainase yang buruk. DPRD telah mendorong normalisasi sebagai langkah awal solusi banjir di Bontang.
“Kalau kita berbicara Berau, ya sama juga ya, masih banyak infrastruktur yang tertinggal, begitu juga kan Bontang, hari ini sering terjadinya banjir,” tambahnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan tambang turut bertanggung jawab dalam perbaikan infrastruktur, khususnya pada jalur yang mereka gunakan, seperti Sangatta–Rantau Pulung yang kini juga rusak parah.
“Infrastruktur jalan kita yang di Sangatta–Rantau Pulung juga hancur, Sangatta–Bengalon juga hancur hari ini,” pungkasnya.
Ketimpangan pembangunan di Kutim, menurut Apansyah, bukan sekadar masalah teknis, tapi mencerminkan kegagalan dalam menjamin keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di daerah penyumbang utama ekonomi negara. (ADV).
