Samarinda – Angka partisipasi tinggi dalam pemilu belum tentu mencerminkan kualitas demokrasi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, beberapa waktu lalu. Ia menilai, pendidikan politik yang menyentuh kesadaran pemilih adalah kunci untuk membangun sistem demokrasi yang berintegritas dan terbebas dari praktik politik uang.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Tujuannya bukan hanya meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga memastikan partisipasi tersebut dilandasi kesadaran, bukan kepentingan pragmatis,” tegas Darlis.
Ia menyampaikan kekhawatiran terhadap maraknya praktik transaksional dalam setiap ajang pemilu, yang menurutnya mengikis nilai-nilai demokrasi dan membentuk pola pikir pragmatis di kalangan pemilih.
“Jika 80% masyarakat datang ke TPS, tetapi motivasinya hanya imbalan materi, maka demokrasi kita tetap rapuh. Harus ada pergeseran dari politik transaksional ke politik berbasis ideologi,” ujarnya.
Darlis mengingatkan bahwa pejabat publik yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung tidak merasa bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada donatur politik. Hal ini berpotensi merusak prinsip akuntabilitas dan memperlemah legitimasi pemerintahan.
“Pejabat yang terpilih karena uang tidak akan merasa berkewajiban pada rakyat. Mereka justru berutang budi pada pemberi dana kampanye. Ini ancaman serius bagi akuntabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Darlis mendorong pelibatan lebih luas dari berbagai elemen masyarakat dalam pendidikan politik. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menjadikan pendidikan pemilih sebagai gerakan sosial.
“Kampus, sekolah, dan komunitas harus jadi garda terdepan. Demokrasi kuat dibangun dari kesadaran sehari-hari, bukan hanya momentum pemilu,” imbuhnya.
Menurutnya, program pendidikan politik harus menyasar pemilih pemula dan kelompok rentan yang paling mudah terpengaruh oleh iming-iming materi. Ia berharap gerakan ini mampu menciptakan partisipasi politik yang tidak hanya tinggi, tetapi juga bermakna dan berdaya.
“Ini langkah untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita,” tutup Darlis. (ADV).
