Samarinda – Di tengah agenda Hari Aspirasi DPRD Kaltim yang rutin digelar setiap bulan, Gedung DPRD Kalimantan Timur kedatangan tamu penting. Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, melakukan kunjungan kerja ke Fraksi PKS, Rabu (11/6/2025), untuk mendalami sejumlah persoalan daerah, terutama terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi provinsi, salah satunya stagnasi PAD meskipun APBD terus dievaluasi setiap tahun.
“Saat ini Kaltim tengah membahas APBD 2026. Fokus kami adalah mendorong PAD yang selama ini justru mengalami penurunan, salah satunya melalui perbaikan kinerja BUMD,” jelas Firnadi.
Ia menekankan bahwa potensi besar terdapat di sektor pengelolaan sungai dan usaha daerah yang dikelola BUMD. Namun, ia menyoroti rendahnya kontribusi BUMD meskipun sudah mendapat penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“BUMD seharusnya menjadi penggerak ekonomi, bukan beban. Kami berharap DPR RI bisa mendorong kebijakan nasional agar peran BUMD lebih maksimal,” tambah Firnadi.
Menanggapi hal itu, KH Aus Hidayat Nur mengungkapkan bahwa Komisi II memang sedang menggarap evaluasi nasional terhadap BUMD. Dari lebih dari seribu BUMD yang ada di Indonesia, hanya sedikit yang benar-benar sehat dan berkontribusi pada APBD.
“Kami sudah berdiskusi dengan seluruh gubernur untuk membahas penguatan BUMD. Yang sehat harus dijadikan model, sedangkan yang bermasalah harus segera dibenahi. Pengawasan adalah kunci,” tegas Aus.
Ia juga menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI kini tengah memperkuat pengawasan bersama, agar tata kelola BUMD lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting demi menghindari pemborosan anggaran dan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Firnadi pun menyampaikan bahwa sektor strategis di Kaltim seperti pengelolaan sumber daya air sangat potensial untuk dikembangkan melalui BUMD yang produktif. Ia berharap kunjungan ini bisa mempererat sinergi antara legislatif pusat dan daerah dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat.
Dengan semangat Hari Aspirasi, kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu menjadi titik balik penguatan ekonomi daerah melalui tata kelola BUMD yang profesional dan mandiri. (ADV).
