Balikpapan – Komitmen untuk mengawal optimalisasi pendapatan daerah kembali ditegaskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur melalui kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Bapenda Kaltim Wilayah Balikpapan, Rabu (4/6/2025). Rombongan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, didampingi Wakil Ketua I, Ekti Imanuel, dan diterima langsung oleh Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring terhadap capaian pendapatan daerah semester I Tahun 2025 serta strategi pencapaian target di semester berikutnya. Yenni Eviliana menyampaikan pentingnya mengetahui progres terkini hingga Juni dan mengevaluasi hambatan yang mungkin memengaruhi pencapaian.
“Pendapatan daerah perlu terus meningkat tiap tahun. Jika ada kendala, maka harus segera dievaluasi agar semester II bisa dimaksimalkan,” ujar politisi PKB tersebut.
Sementara itu, Ekti Imanuel menyoroti pentingnya penegakan kepatuhan pajak, khususnya dari sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ia bahkan mengusulkan agar Komisi II DPRD Kaltim segera melakukan inspeksi langsung ke lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga tidak patuh.
“Pajak dari sektor tambang dan sawit ini harus benar-benar diawasi. Kalau perlu, kita lakukan treatment khusus melalui Komisi II untuk cross check langsung,” tegasnya.
Kepala Bapenda, Ismiati, menyambut baik kunjungan ini dan mengapresiasi perhatian legislatif terhadap kondisi riil di lapangan. Ia menyatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program relaksasi pajak masih tinggi, meski program tersebut akan segera berakhir di akhir Juni.
“Saya agak surprise juga, ternyata antusiasme masyarakat masih tinggi di masa akhir program relaksasi ini. Ini membuktikan bahwa layanan kita semakin dikenal dan dimanfaatkan,” ucapnya.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah anggota Banggar lainnya, seperti Firnadi Ikhsan, Agusriansyah Ridwan, Sarkowi V Zahry, Sabaruddin Panrecalle, Safuad, Guntur, Damayanti, Baba, Sapto Setyo Pramono, dan Agus Suwandy, serta tenaga ahli dan staf Banggar.
Langkah Banggar ini menunjukkan keseriusan DPRD Kaltim dalam mengawasi serta menguatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. (ADV).
