Samarinda – “Negara hadir hingga ke batas negeri.” Ungkapan ini menggambarkan langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalokasikan anggaran Rp240 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan logistik di Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) pada 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan pusat logistik perbatasan (Puskodal), sangat vital mengingat posisi Mahulu yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.
“Saya sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, termasuk akses jalan dan fasilitas pendukung seperti Puskodal,” ujar Ekti saat ditemui di kantor DPD Gerindra, Sabtu (7/6/2025) kemaren.
Kondisi geografis Mahulu, khususnya di Kecamatan Long Apari, masih menyisakan persoalan serius terkait aksesibilitas. Pemerintah daerah menilai bahwa peningkatan konektivitas merupakan kunci utama dalam mengangkat wilayah tersebut dari keterisolasian.
Menurut Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) pembangunan jalan penghubung Kutai Barat dan Mahulu menjadi prioritas, apalagi pascakerusakan yang sempat memutus jalur utama. Selain itu, Pemprov juga akan fokus pada pembukaan jalan Long Bagun–Long Nawang yang masih belum bisa dilintasi kendaraan.
“Meski kerusakan jalan bisa ditangani sementara, masih banyak titik lain yang kondisinya memprihatinkan,” ungkap Andi Harun sembari menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Mahulu.
Dukungan serupa datang dari Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, yang menyoroti pentingnya penguatan militer dan logistik di daerah perbatasan. Menurutnya, sebanyak 700 personel pengamanan perbatasan saat ini bertugas menjaga lebih dari seribu kilometer garis perbatasan di Kaltim dan Kalimantan Utara.
“Jika jalur Malinau–Long Nawang dan Long Bagun–Long Nawang selesai dibangun, Pos Pamtas akan digeser ke Long Nawang, menjadikan Mahulu sebagai wilayah strategis nasional,” jelas Rudy.
Ia menambahkan, sejumlah fasilitas pendukung seperti helipad dan Puskodal akan dibangun di Long Nawang untuk mempercepat pengiriman logistik dari Samarinda ke perbatasan.
Ekti Imanuel berharap langkah sinergis antara DPRD, Pemprov, dan TNI ini tidak hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga menjadi pijakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan Kaltim. (ADV).
