Samarinda – Di balik angka gemilang realisasi pendapatan Kalimantan Timur tahun 2024 yang mencapai Rp22,8 triliun—atau 104,7 persen dari target APBD sebesar Rp21,2 triliun—Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim mengingatkan agar euforia ini tidak menutupi berbagai persoalan struktural yang masih mencuat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025) yang lau, Juru Bicara Fraksi Golkar, Shemmy Permata Sari, menyoroti performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum optimal menyumbang dividen ke kas daerah. “PT Asuransi Bangun Askrida ditargetkan Rp30 juta, tapi nihil. BUMD lain hanya menyetor Rp38,37 miliar dari target Rp68,12 miliar. Ini hanya 56,33 persen,” ujarnya tegas.
Golkar juga mempertanyakan keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 terkait piutang. Dengan piutang pajak Rp259 miliar dan retribusi Rp125 miliar, mereka meminta kejelasan apakah angka tersebut dihapuskan atau masih bisa ditagih.
Pada sektor pendidikan, meski alokasi Rp4,77 triliun telah terserap 96,16 persen, Golkar menyebut tantangan tetap besar. “Distribusi guru belum merata, sarana prasarana masih minim di daerah 3T, dan kualitas SDM pengajar belum memadai,” ucap Shemmy.
Program Beasiswa Kaltim Tuntas juga diminta untuk dievaluasi serius karena kerap menjadi temuan BPK. Golkar meminta agar tata kelola beasiswa diperbaiki agar tak lagi menimbulkan pelanggaran administratif.
Di bidang kesehatan, Golkar mencatat tantangan akut seperti distribusi tenaga medis yang tidak merata dan minimnya tenaga spesialis. “Kaltim masih butuh sekitar 2.000 dokter tambahan untuk memenuhi standar WHO,” ungkapnya.
Sektor pertanian dan peternakan pun tak luput dari kritik. Minimnya pasokan benih unggul, keterbatasan pupuk bersubsidi, dan rendahnya minat generasi muda dinilai menghambat kemajuan. Pemerintah juga diminta mengurangi ketergantungan pasokan pakan dan bibit dari luar.
Dalam infrastruktur, dari alokasi Rp3,7 triliun hanya terserap 93,63 persen. Golkar meminta data konkret soal perbaikan jalan, terutama kondisi jalan rusak berat sepanjang 111,46 km. Untuk sektor perumahan rakyat, realisasi Rp228,4 miliar dari alokasi Rp265,2 miliar juga dinilai belum transparan dalam dampaknya.
“Kami minta APIP lebih aktif mengawasi agar temuan BPK tak terus berulang,” tutup Shemmy, menegaskan bahwa pandangan umum ini adalah fondasi bagi evaluasi mendalam dalam rapat-rapat lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD. (ADV).
