Samarinda – “Kita berkontribusi terbesar bagi PDRB Kalimantan, tapi angka pengangguran dan ketimpangan sosial tetap jadi catatan memalukan.” Pernyataan itu dilontarkan Andi Muhammad Afif Raihan Harun, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, dalam sidang paripurna DPRD ke-19, Selasa (17/6/2025).
Melalui forum resmi tersebut, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan kritis terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024, dengan sorotan tajam pada tingginya SiLPA, buruknya distribusi pendapatan, serta rendahnya efektivitas BUMD sebagai sumber PAD.
Afif menyebut, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,78% tidak serta merta menunjukkan keberhasilan jika dilihat dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan yang justru meningkat. “Indeks kedalaman naik dari 0,771 menjadi 0,799, dan keparahan dari 0,140 ke 0,154. Ini bukti bahwa kemiskinan makin sulit diatasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan antarwilayah di Kalimantan Timur, tercermin dari indeks gini 0,321. Kondisi ini diperparah oleh angka pengangguran terbuka sebesar 5,14% yang lebih tinggi dari rerata nasional. Ironisnya, Kaltim justru jadi provinsi dengan pengangguran tertinggi se-Kalimantan.
“Kaltim harusnya jadi episentrum kesempatan kerja, bukan kantong pengangguran. Perlu langkah konkret, bukan hanya retorika,” tambahnya.
Fraksi Gerindra juga mengkritik peran BUMD yang belum maksimal dalam menghasilkan PAD. Sejumlah BUMD disebut masih merugi atau belum menyumbang keuntungan, padahal sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Sorotan juga diarahkan pada sektor pendidikan dan bantuan sosial. Walau anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat konstitusi, Fraksi Gerindra mendorong peningkatan kualitas guru dan perhatian khusus terhadap pendidikan luar biasa. Mereka juga meminta laporan rinci program rumah layak huni, karena manfaatnya belum sepenuhnya terasa oleh masyarakat.
Tak kalah penting, SiLPA tahun 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun dianggap sebagai sinyal lemahnya serapan anggaran. “Program tidak berjalan, belanja tidak bergerak, ekonomi pun stagnan,” tegas Afif.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra mendesak kolaborasi konkret dengan Otorita IKN agar keberadaan ibu kota negara baru membawa manfaat riil bagi tenaga kerja lokal, termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi. (ADV).
