Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial mendapat sambutan positif di Kalimantan Timur. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan dukungannya terhadap program ini yang bertujuan menjamin akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri.
Ekti menegaskan bahwa dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim, baru Kota Samarinda yang dinilai benar-benar siap menjalankan program tersebut. Daerah lain seperti Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar), menurutnya, masih dalam tahap pembenahan awal.
“Kalau kita lihat saat ini, yang paling siap baru Samarinda. Daerah lain masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan membenahi berbagai aspek pendukung,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam menyukseskan implementasi program Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat, kata Ekti, telah membuka ruang dan memberikan dukungan penuh. Namun, hal itu harus disambut aktif oleh pemerintah daerah.
“Program ini tidak bisa hanya ditopang oleh pusat. Pemda harus aktif menjemput bola. Kepala daerah punya peran sentral dalam mewujudkan keberhasilan program ini,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Ekti juga menyatakan, DPRD Kalimantan Timur akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan. Ia menyebut dukungan legislatif akan terus diberikan agar akses pendidikan merata bisa terwujud di seluruh wilayah provinsi.
Tak hanya soal kesiapan teknis, Ekti menyoroti tantangan lama sektor pendidikan di Kaltim, terutama kurangnya pemerataan tenaga pendidik di wilayah 3T seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Ia mendorong agar rekrutmen guru lokal dijadikan prioritas guna menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses.
“Anak-anak muda dari daerah itu sendiri yang sebaiknya diberdayakan sebagai tenaga pendidik. Mereka lebih memahami kondisi dan biasanya lebih berkomitmen untuk tinggal lama,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar pengalaman sektor kesehatan tidak terulang di dunia pendidikan, di mana banyak tenaga medis enggan bertugas lama di daerah terpencil karena minimnya fasilitas.
“Kalau kita rekrut dari luar, sering kali tidak bertahan lama. Tapi kalau dari warga setempat, biasanya mereka lebih tahan dan punya rasa memiliki,” tutup Ekti.
Dengan keterlibatan aktif pemda dan dukungan legislatif, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat akses pendidikan inklusif di Kaltim.(ADV).
