Kutai Barat – Di tengah gegap gempita acara penyerahan insentif dan penghargaan, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan keberpihakannya kepada mereka yang kerap bekerja dalam senyap. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel, menghadiri langsung penyerahan program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi serta insentif Jospol untuk penjaga rumah ibadah lintas agama di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025) kemaren.
Sebanyak 3.405 penjaga rumah ibadah dari berbagai agama di Kalimantan Timur menerima manfaat dari program ini. Bagi DPRD Kaltim, langkah ini merupakan bentuk pengakuan nyata terhadap peran vital para penjaga rumah ibadah yang selama ini bekerja menjaga tempat suci dari berbagai agama tanpa banyak sorotan.
DPRD Kaltim menyatakan bahwa program ini mencerminkan langkah afirmatif yang patut dilanjutkan. “Ini adalah bagian dari keberpihakan kita kepada kelompok masyarakat yang selama ini luput dari perhatian,” ujar Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam sambutannya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengawal agar keberlanjutan program ini dapat diatur lebih kuat dalam kerangka regulasi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut bahwa insentif ini bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan moral bagi para penjaga rumah ibadah untuk terus menjaga semangat toleransi dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk.
“Kami percaya, menjaga rumah ibadah adalah juga menjaga peradaban dan kerukunan di tengah keberagaman Kaltim,” ucapnya.
Program Gratispol (Gratis Perjalanan Religi) dan Jospol (Jaminan Operasional Sosial dan Pelayanan) ini menjadi satu dari sedikit inisiatif sosial di tingkat daerah yang menjangkau kelompok lintas agama secara langsung. Dukungan dari DPRD Kaltim diharapkan bisa memperluas cakupan dan memperkuat keberlanjutan program.
Kehadiran pimpinan DPRD Kaltim di acara ini juga menjadi simbol bahwa legislatif siap mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan kurang terjamah program pembangunan.
Dengan komitmen ini, pemerintah daerah dan DPRD Kaltim mengirim pesan kuat bahwa keadilan sosial harus menyentuh semua lapisan, termasuk mereka yang selama ini berjasa dalam menjaga tempat ibadah dan nilai-nilai toleransi di Bumi Etam. (ADV).
