Samarinda – Permasalahan jalan non-provinsi di wilayah selatan Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurrahman K.A., menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi harus segera turun tangan dalam menangani infrastruktur jalan yang belum berstatus jelas di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Dalam keterangannya di Gedung E DPRD Kaltim pada Senin (19/5/2025) yang lalu, Abdurrahman menyampaikan bahwa dari seluruh jalan di Kabupaten Paser, hanya dua ruas yang berstatus provinsi, yakni Janju–Jone–Pondong Baru serta Kerang–Tanjung Aru. Selebihnya, delapan ruas jalan lain masih belum memiliki status pasti, dan kondisinya memerlukan penanganan anggaran besar.
“Kalau tidak ada intervensi provinsi, maka hitungan Dinas PU Paser, total kebutuhan anggaran bisa mencapai Rp1,2 triliun. Harapan kami tentu ada bantuan dari provinsi, baik melalui alokasi langsung atau skema bantuan keuangan (bankeu),” ujarnya.
Abdurrahman mengungkapkan adanya kebingungan soal status sejumlah ruas jalan. Beberapa yang semula diusulkan sebagai jalan nasional atau provinsi malah dikembalikan sebagai jalan kabupaten, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak pemerintah provinsi untuk melakukan pembangunan langsung.
Jika jalan tersebut resmi berstatus kabupaten, maka seluruh bantuan dari Pemprov harus disalurkan lewat skema bankeu dan masuk dalam APBD kabupaten. Sementara jika statusnya non, pemerintah provinsi memiliki kewenangan lebih luas untuk mengeksekusi langsung pembangunan.
“Kalau Paser, kondisi jalan provinsinya saat ini sudah 99% mantap. Tapi jangan sampai karena sudah mantap lalu tak ada lagi alokasi dari provinsi. Paser ini wilayah perbatasan Kaltim–Kalsel yang juga strategis,” jelas politisi asal daerah pemilihan Paser–PPU tersebut.
Pada tahun 2025, total bantuan keuangan provinsi untuk Paser dan PPU tercatat baru sekitar Rp200 miliar. Abdurrahman berharap di tahun 2026 akan ada lonjakan signifikan guna mengejar ketertinggalan infrastruktur.
“Kami dari Dapil Paser–PPU ada tujuh orang. Empat dari Paser, tiga dari PPU. Tapi kami mengayomi semuanya. Kami dorong agar bantuan dari provinsi ditambah, karena dua kabupaten ini adalah penyangga utama IKN,” katanya.
Menurutnya, lambannya pembangunan jalan di Paser dan PPU bisa menjadi hambatan besar dalam mendukung distribusi logistik dan kebutuhan pokok untuk Ibu Kota Nusantara yang sedang dibangun di Kalimantan Timur. (ADV).
