Samarinda – Laksana pedang bermata dua, bonus demografi bisa menjadi anugerah atau petaka. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP, M.Si, menyuarakan keprihatinannya atas belum maksimalnya strategi negara dalam mengelola bonus demografi yang sedang melanda Indonesia.
Dalam keterangannya baru-baru ini, politisi asal Kutai Timur itu mengingatkan bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif bukan jaminan keberhasilan ekonomi jika tidak diiringi kebijakan yang terfokus pada penguatan kualitas manusia. “Jumlah besar usia produktif adalah peluang. Tapi peluang hanya berarti kalau generasinya diberi bekal, bukan dibiarkan bertarung sendiri dalam kondisi yang timpang,” tegasnya.
Agusriansyah menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan potensi demografi ini. Menurutnya, kualitas pendidikan, kesesuaian kurikulum, dan pembentukan karakter lebih penting daripada sekadar peningkatan angka partisipasi sekolah. “Tanpa keterampilan dan pengetahuan yang relevan, generasi produktif justru bisa jadi generasi penganggur,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah-daerah tertinggal dan terpencil Kalimantan Timur. Ketimpangan fasilitas pendidikan, menurutnya, hanya akan memperlebar jurang sosial dan memicu potensi konflik antargenerasi.
Lebih jauh, Agusriansyah menyerukan agar generasi muda tidak hanya disiapkan sebagai tenaga kerja, tetapi juga diberi ruang hidup yang layak: pekerjaan manusiawi, lingkungan sehat, perumahan, layanan kesehatan, dan partisipasi dalam ruang publik. “Kita tidak bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau anak muda tidak punya tempat untuk tumbuh secara layak,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa kegagalan mengelola bonus demografi dapat mengakibatkan “beban demografi”—di mana tingginya angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial justru menjadi masalah baru. “Bonus demografi bukan jaminan emas. Ia seperti tanah subur yang harus ditanami dengan benar. Kalau dibiarkan, malah bisa jadi lahan konflik,” jelasnya.
Agusriansyah mendesak agar pembangunan manusia dijadikan prioritas utama dalam kebijakan pemerintah daerah. Bukan hanya proyek fisik seperti jalan dan jembatan, melainkan pelatihan vokasi, pembinaan wirausaha muda, dan partisipasi politik anak muda. “Kita tidak hanya perlu membangun jalan, tapi juga membangun jiwa dan mimpi anak muda di Kaltim,” tutupnya. (ADV).
