Samarinda – “Kalau kita ingin bicara soal swasembada, maka tidak bisa tanpa dukungan sarana produksi yang kuat dan modern.” Ucapan tersebut disampaikan Baharuddin Muin, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, saat menyoroti kesiapan Kaltim menjadi lumbung pangan baru Indonesia, Rabu (28/5/2025).
Sebagai provinsi yang ditunjuk menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur kini berada dalam posisi strategis dalam peta ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, telah menyatakan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk menopang swasembada pangan melalui kawasan strategis pertanian.
Salah satu daerah unggulan adalah Kecamatan Babulu dan Desa Gunung Mulia di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang dikenal memiliki lahan pertanian produktif dan sumber daya pendukung yang menjanjikan. Namun, Baharuddin mengingatkan bahwa potensi ini tidak akan berkembang tanpa infrastruktur pertanian yang memadai.
“Desa Gunung Mulia memiliki potensi pertanian yang sangat bagus. Namun yang diperlukan sekarang adalah fasilitas yang memadai, terutama bendungan dan sistem irigasi,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim.
Menurutnya, untuk menjadikan Kaltim sebagai motor ketahanan pangan, investasi pada sistem irigasi teknis, bendungan, dan sarana produksi pertanian harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia menyebut, swasembada pangan tidak bisa hanya digerakkan dari semangat semata, tetapi juga memerlukan fondasi teknis yang kokoh.
Saat ini, Dinas Pertanian Kabupaten PPU tengah menjalankan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) dengan target menggarap 5.896 hektare dari total 7.500 hektare lahan baku. Program ini terbagi dalam dua tahap selama masing-masing tiga bulan. Tahap pertama mencakup 3.546 hektare, dan sisanya akan diselesaikan pada tahap kedua.
Program ini bertujuan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan berbasis komunitas. Komponen pentingnya meliputi peningkatan akses irigasi, penggunaan alat pertanian modern, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan.
DPRD Kaltim, lanjut Baharuddin, mendukung penuh arah kebijakan pertanian nasional dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan struktural masih menghadang. Mulai dari ketersediaan anggaran, keterbatasan akses desa, hingga birokrasi dalam pengadaan alat dan infrastruktur menjadi hal-hal yang perlu diatasi bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pusat.
“Kalau ini tidak dibarengi dengan kebijakan teknis yang cepat dan tepat sasaran, maka potensi hanya akan tinggal potensi,” tutupnya. (ADV).
