Samarinda – Bagai akar pohon yang menopang batang, guru swasta di Kaltim harus diperhatikan agar pendidikan dapat tumbuh merata. Damayanti, Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur, meminta pemerintah agar program Gratispol tidak hanya dinikmati guru sekolah negeri, tetapi juga guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).
Damayanti menekankan bahwa keberhasilan program Gratispol—yang mencakup beasiswa dari SMA hingga S3—tak akan optimal tanpa dukungan bagi guru swasta. Ia menyebutkan, “Pendidikan gratis itu bagus, tapi sektor pendidikan tak bisa berjalan satu‑satu” karena harus seiring dengan peningkatan sarana dan insentif untuk para pengajar.
Ia juga mengingatkan agar insentif untuk guru swasta tidak dikurangi, seperti yang terjadi pada beberapa guru yang mengalami pemangkasan tunjangan .
Damayanti menambahkan bahwa anggota DPRD telah tengah mengawal dua program penting: Gratispol dan Jospol—program insentif Rp 1 juta bagi guru baik negeri maupun swasta. Ia berharap kedua program tersebut dijalankan beriringan agar nyata efeknya.
Program Gratispol dan Jospol dipandang sebagai paket lengkap: beasiswa biaya pendidikan bagi murid, dan insentif bagi guru sebagai pilar pendidikan. Tanpa perhatian pada guru swasta, kualitas pendidikan tidak akan merata, kata Damayanti.
Secara lebih jauh, ia berharap Pemprov Kaltim dapat menjalin sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pengelola madrasah untuk memastikan guru MI, MTs, dan MA mendapat akses penuh terhadap tunjangan dan beasiswa. Langkah ini dinilai penting agar kesejahteraan tenaga pendidik meningkat.
Sebagai penutup, Damayanti menegaskan bahwa guru adalah fondasi pendidikan bangsa. Program beasiswa tanpa dukungan penuh bagi pengajar hanya separuh jalan. Ia optimis, jika semua pihak bersinergi, pendidikan di Kaltim akan semakin inklusif dan berkembang merata. (ADV).
