Samarinda – Di tengah derasnya arus pembangunan sekolah unggulan di perkotaan, Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, menyoroti ironi yang terjadi di daerah terpencil. Ketimpangan akses pendidikan menengah, menurutnya, masih menjadi luka lama yang belum sembuh di wilayah seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
Dalam wawancara pada Kamis (24/4/2025), Damayanti menegaskan bahwa kebutuhan akan sekolah menengah di pedalaman adalah mendesak dan tak bisa ditunda. Ia menyampaikan bahwa banyak aspirasi masyarakat di wilayah terpencil yang belum ditindaklanjuti pemerintah, sementara anak-anak harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk bersekolah.
“Kalau ditanya perlu atau tidak? Saya jawab: harus. Jangan sampai anak-anak kita harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk sekolah. Kalau memang dibutuhkan hanya satu lokal, ya bangun satu lokal. Sesuaikan dengan kebutuhan. Itu kewajiban negara,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa hak atas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak ini, lanjutnya, berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang letak geografis mereka.
“Undang-undang kita jelas. Pendidikan itu hak, bukan privilese bagi mereka yang tinggal di kota. Jangan karena mereka tinggal di pelosok, lalu tidak diberikan akses yang sama,” ujarnya.
Damayanti menyatakan dukungannya terhadap pembangunan sekolah unggulan, namun ia mengingatkan agar upaya itu tidak mengaburkan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang layak bagi seluruh rakyat.
“Sekolah unggulan silakan, itu sah-sah saja. Tapi jangan dulu bicara unggulan kalau sekolah-sekolah dasar dan menengah di daerah terpencil masih jauh dari kata layak. Harus adil dulu, baru bicara prestise,” pungkas politisi asal Fraksi PKB tersebut.
Pernyataan Damayanti menegaskan urgensi pemerataan pembangunan pendidikan, terutama di wilayah yang selama ini tertinggal secara infrastruktur. Ia berharap pemerintah tidak terjebak dalam euforia simbolik, tetapi lebih fokus pada solusi konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat akar rumput. (ADV).
