Samarinda – “Ini bukan soal menyelamatkan buaya saja, tapi juga menyelamatkan manusia.” Kalimat itu dilontarkan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Aguriansyah Ridwan, sebagai respons terhadap maraknya konflik antara buaya dan manusia di Kutai Timur (Kutim), khususnya di kawasan pesisir dan aliran Sungai Sangatta.
Selama kurun waktu 2014 hingga 2023, Kalimantan Timur mencatat 83 kasus serangan buaya terhadap manusia, menjadikannya wilayah konflik buaya tertinggi kedua secara nasional. Di Kutim sendiri, konflik bahkan menyebabkan korban jiwa dalam dua tahun terakhir.
Aguriansyah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Kutim yang tengah merancang program penangkaran buaya di kawasan rawan konflik. Menurutnya, upaya ini tidak hanya menjadi solusi konservasi, tetapi juga berpeluang dikembangkan sebagai kawasan wisata edukatif yang aman.
“Penangkaran ini bukan hanya tentang menyelamatkan buaya, tapi juga tentang menyelamatkan masyarakat dari ancaman serangan. Jika dikelola dengan baik, kawasan ini bisa jadi wisata edukatif sekaligus tempat belajar konservasi bagi generasi muda,” ucapnya usai menghadiri Milad PKS ke-23, Sabtu (3/5/2025).
Ia menilai wilayah seperti Teluk Pandan, Rawa Berning, hingga pesisir Sangatta Utara memiliki potensi besar untuk dijadikan lokasi penangkaran karena berdekatan dengan habitat alami buaya sekaligus memiliki daya tarik wisata.
Aguriansyah juga menekankan bahwa kawasan penangkaran harus dikelola secara profesional dan kolaboratif. Ia mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas konservasi, dan masyarakat lokal untuk menjamin keberlangsungan dan manfaat luas dari program ini.
“Pengelolaan yang baik bisa mengurangi risiko serangan sekaligus menjadikan kawasan itu pusat edukasi lingkungan dan penelitian,” tambah legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Tak hanya itu, ia menyinggung potensi pengembangan industri turunan secara legal, seperti pengolahan kulit buaya dan penyediaan paket wisata edukatif yang dapat membuka lapangan kerja baru.
Aguriansyah juga menyoroti akar persoalan konflik ini, yakni kerusakan habitat alami buaya akibat aktivitas ilegal seperti pembalakan liar. Menyempitnya ruang hidup buaya memaksa satwa tersebut masuk ke wilayah pemukiman dan meningkatkan risiko konflik.
“Selama habitat mereka terus rusak, maka konflik akan terus terjadi. Penangkaran ini harus menjadi awal dari komitmen jangka panjang kita terhadap konservasi dan keselamatan masyarakat,” tutupnya. (ADV).
