KUTAI TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur menekankan pentingnya optimalisasi penyerapan anggaran menjelang penutupan tahun 2024. Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, menegaskan bahwa upaya maksimal harus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif demi pembangunan daerah.
“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar serapan anggaran bisa mencapai target. Selagi belum tutup buku, kami optimis untuk terus mencari cara agar APBD dapat terserap secara optimal,” ujar Anjas, mengungkapkan komitmen DPRD untuk mendukung pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran.
Anjas menyebut bahwa salah satu kendala utama yang menghambat penyerapan anggaran adalah kondisi cuaca, terutama musim hujan yang mengganggu proyek infrastruktur seperti semenisasi jalan. Ia mencontohkan bahwa proyek yang direncanakan sepanjang 100 meter hanya dapat diselesaikan separuhnya akibat cuaca buruk.
“Proyek yang bisa dikerjakan 200 meter, akhirnya hanya selesai 100 meter, sisanya malah menjadi SILPA. Ini merugikan masyarakat,” tambah Anjas, merujuk pada dampak Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi.
DPRD Kutim, khususnya Komisi C, telah mempersiapkan langkah-langkah pengawasan untuk memastikan bahwa proyek-proyek multi-years berjalan sesuai rencana dan anggaran dapat diserap dengan baik. Proyek-proyek ini, yang mencakup anggaran sekitar Rp 270 miliar, diawasi ketat untuk mencegah terjadinya SILPA.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan dapat terserap dengan baik dan tepat sasaran. Komisi C DPRD sudah menyusun langkah-langkah pengawasan untuk memastikan penyelesaian proyek multi-years dengan dana sekitar 270 miliar,” jelas Anjas.
Anjas berharap dinas-dinas terkait dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang sedang berlangsung, selama kondisi cuaca memungkinkan. Ia menyatakan bahwa dengan pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, target penyerapan anggaran bisa dicapai dan pembangunan dapat terus berjalan.
Langkah pengawasan intensif ini diharapkan mampu mengurangi potensi SILPA dan menjamin bahwa anggaran digunakan secara efektif, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
DPRD Kutim berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran hingga akhir tahun guna memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat direalisasikan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Kutai Timur. (adv)
