Samarinda – “Pasien seharusnya tidak perlu dirujuk jauh hanya karena alat medis tak tersedia,” begitu kritik pedas dilontarkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Hartono Basuki, saat menyoroti persoalan layanan kesehatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
Hartono menilai, ketidaklengkapan sarana dan prasarana di rumah sakit daerah menjadi penghambat utama pelayanan kesehatan dasar yang optimal. Akibatnya, masyarakat setempat sering kali harus dirujuk ke rumah sakit di Balikpapan, terutama dalam kondisi darurat. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara di ruang kerjanya di Gedung D DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025).
“PPU dan Paser banyak fasilitas yang belum memadai, terutama fasilitas kesehatan. Kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan RSUD, baik di PPU maupun Paser, karena peralatan yang tersedia belum lengkap,” ujarnya.
Hartono mencontohkan, rujukan ke Balikpapan bukan hanya menghabiskan waktu, tetapi juga menyulitkan pasien dan keluarga mereka yang harus menempuh jarak cukup jauh. Terlebih lagi bagi warga yang tinggal di kawasan pelosok dan sulit dijangkau kendaraan umum.
“Ini tentang upaya kita memperpendek jarak tempuh pasien. Kalau fasilitas di PPU dan Paser sudah memadai, pasien tidak perlu lagi rujukan ke Balikpapan,” tegas Hartono.
Meski begitu, ia mengakui bahwa situasi di PPU sedikit lebih baik dibandingkan Paser. Di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), terdapat tiga rumah sakit yang sudah beroperasi, yaitu RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Ketiganya berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan siap melayani masyarakat serta ASN.
“Untuk PPU sudah cukup baik karena ada RS Mayapada dan Hermina di IKN. Tapi untuk masyarakat Paser, mereka masih harus dirujuk ke Balikpapan karena belum ada rumah sakit dengan fasilitas lengkap,” jelasnya.
DPRD Kaltim menyoroti perlunya penguatan sistem kesehatan daerah, terutama di wilayah penyangga IKN. Hartono menekankan pentingnya antisipasi terhadap lonjakan populasi dan aktivitas yang akan terjadi seiring berjalannya pembangunan dan pemerintahan di IKN.
Menurutnya, ketertinggalan fasilitas ini bisa menjadi hambatan serius jika tidak segera ditangani, mengingat vitalnya peran PPU dan Paser sebagai wilayah penopang pusat pemerintahan baru tersebut.
Dengan urgensi tersebut, ia berharap pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat pemenuhan fasilitas dan tenaga medis agar kesenjangan layanan kesehatan dapat segera tertutupi. (ADV).
