Samarinda – Kinerja PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) mendapatkan apresiasi dari Komisi II DPRD Kalimantan Timur sebagai entitas logistik penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesiapan menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun, dukungan ini disertai catatan khusus terkait infrastruktur jalan nasional dan pemanfaatan tenaga kerja lokal.
Dalam pernyataannya di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (20/6/2025), anggota Komisi II, Firnadi Ikhsan, menyebut PT KKT sebagai perusahaan hasil sinergi antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo. Dengan penyertaan modal berupa aset dan lahan, terminal ini memiliki peran vital dalam aktivitas bongkar muat barang serta distribusi logistik di wilayah Kalimantan Timur.
“Kita melihat progres PT KKT cukup baik dari tahun ke tahun, proyeksi terus tumbuh. Kalau bisa dilengkapi juga dengan gudang-gudang logistik, ini akan menandai kesiapan Kaltim menyambut IKN,” ujar Firnadi, yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS.
Meski mencatat kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem bagi hasil, Firnadi menyoroti keluhan dari para pengguna jasa, khususnya terkait kerusakan jalan menuju terminal petikemas. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak memengaruhi efisiensi dan kenyamanan distribusi barang.
“Kemarin kami menemukan kendala dari konsumen KKT atau pemilik barang. Mereka mengeluh soal jalur jalan yang makin hari makin rusak. Karena jalan ini statusnya milik nasional, Komisi II siap mendukung upaya koordinasi ke Balai Jalan Nasional,” jelasnya.
Masalah lain yang juga menjadi perhatian Komisi II adalah keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam operasional KKT. Firnadi menegaskan perlunya rekrutmen tenaga kerja yang transparan dan adil, serta mendorong adanya transfer teknologi sebagai bagian dari pengembangan SDM daerah.
“KKT harus memberikan porsi yang sama bagi SDM, dari mana pun asalnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka membawa teknologi dan efisiensi dalam sistem bongkar muat,” imbuhnya.
Selain menyoroti isu teknis dan SDM, DPRD Kaltim juga meminta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset PT KKT. Komisi II sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung dan meminta laporan rinci soal kontribusi ke PAD, rencana ekspansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah yang menjadi bagian penyertaan modal.
Peran PT KKT dinilai semakin strategis di tengah transformasi ekonomi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama IKN. Karena itu, DPRD berharap seluruh kendala teknis dan manajerial bisa segera direspons oleh pihak perusahaan bersama mitra pemerintah.
Dengan sinergi yang kuat antara DPRD, Pemprov, dan manajemen KKT, Kalimantan Timur diharapkan mampu memaksimalkan potensi logistik dan infrastruktur pelabuhan guna memperkuat posisi sebagai simpul distribusi nasional. (ADV).
