Samarinda – Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali disabet Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Meski menjadi prestasi membanggakan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa capaian ini belum menandai titik akhir dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah.
Dalam keterangannya, Firnadi mengapresiasi konsistensi Pemprov Kaltim dalam meraih predikat tertinggi audit keuangan negara, dan menyebutnya sebagai “tradisi baik” yang layak dipertahankan.
“Kami dari Fraksi PKS mengucapkan selamat atas predikat WTP yang ke-12 kalinya berturut-turut. Artinya, ini sudah menjadi tradisi baik yang harus kita jaga,” ujarnya.
Namun demikian, Firnadi mengingatkan bahwa opini WTP tidak berarti tanpa kekurangan. Ia menekankan pentingnya Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK dalam waktu 60 hari ke depan. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap program-program strategis, termasuk Beasiswa Kaltim Tuntas yang disebut dalam catatan BPK.
“Seperti yang disampaikan, tetap ada catatan yang perlu dievaluasi yang telah disampaikan BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai langkah penyempurnaan apa yang telah dicapai,” katanya.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim yang menerima catatan untuk segera merespons dan menindaklanjuti rekomendasi agar kualitas laporan keuangan semakin membaik di masa mendatang.
“Pemprov Kaltim harus serius, mengerahkan seluruh OPD yang ada catatan, agar evaluasi ditindaklanjuti dan rekomendasi dilaksanakan, sehingga menyempurnakan laporan kita,” tegas Firnadi.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025), menyatakan bahwa pencapaian WTP bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Tujuan utama tetap pelayanan masyarakat yang prima. WTP ini bukan akhir, melainkan langkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Seno.
Keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen Pemprov Kaltim terhadap pengelolaan keuangan yang transparan. Namun, semua pihak diharapkan tidak terlena dan tetap berbenah untuk menjaga kepercayaan publik. (ADV).
