KUTAI TIMUR, upnusakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Syaiful Bakhri, anggota DPRD Kutim, menyampaikan bahwa fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar adalah dua hal utama yang perlu diperhatikan.
“Sekarang ini sudah ada standar sarana-prasarana (sapras) yang ditetapkan, dan banyak sekolah kita di Kutai Timur sudah mulai memenuhi standar ini,” kata Syaiful dalam pertemuan dengan wartawan di ruang kerjanya, Senin (04/11/2024). Namun, ia mengakui bahwa masih ada tantangan besar di beberapa kecamatan yang belum memiliki fasilitas yang memadai.
Anggota Komisi D tersebut menjelaskan bahwa dari total 18 kecamatan di Kutim, beberapa di antaranya masih mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai standar. Selain itu, kekurangan tenaga pengajar berstatus pegawai negeri juga menjadi masalah yang harus segera diatasi.
“Kita masih kekurangan tenaga pendidik, terutama guru berstatus pegawai negeri. Banyak dari mereka yang masih berstatus honorer,” ungkapnya. DPRD Kutim, lanjut Syaiful, telah mengusulkan program peningkatan status guru honorer menjadi tenaga kontrak TK2D sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kesejahteraan guru tetapi juga memberikan peluang bagi mereka untuk mengikuti tes ASN dan menjadi pegawai tetap di masa depan. “Tidak menutup kemungkinan nantinya mereka juga bisa mengikuti tes ASN untuk menjadi pegawai tetap,” tambah Syaiful.
Dalam upayanya, DPRD Kutim akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memantau kebutuhan sekolah-sekolah yang memerlukan tambahan fasilitas dan tenaga pengajar.
“Harapan kami adalah setiap sekolah memiliki fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang cukup, sehingga anak-anak di Kutai Timur bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (adv)
