Samarinda – “Tujuan kami ke sini ingin agar Ketua DPRD bisa fasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Kaltim, agar apa yang kami sampaikan tidak sekadar menjadi wacana.” Pernyataan penuh harap itu dilontarkan Awen, Ketua Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu, saat menyampaikan aspirasi dalam audiensi dengan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, Rabu (28/5/2025).
Rombongan dari Mahakam Ulu (Mahulu) ini datang langsung ke Gedung DPRD Kaltim di Samarinda untuk menyuarakan ketimpangan dan keterisolasian wilayah perbatasan yang telah mereka alami sejak Mahulu resmi menjadi kabupaten pada 2012. Dalam pertemuan tersebut, Awen menyampaikan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum kunjung tuntas.
Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sorotan utama. Mayoritas akses antar desa dan ibu kota kabupaten masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui, terutama saat musim hujan. “Rumah sakit saja belum ada. Kami hanya punya puskesmas yang kadang ada tenaga medis, kadang tidak,” tambah Awen, menggambarkan realitas sulitnya akses layanan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan, keterbatasan sekolah lanjutan membuat banyak anak Mahulu harus menempuh pendidikan di luar daerah, yang tak semua keluarga mampu biayai. Belum lagi masalah kelistrikan, yang belum tersedia selama 24 jam penuh dan kerap mengalami gangguan.
Hal yang lebih memprihatinkan, beberapa wilayah perbatasan Mahulu bahkan mengandalkan mata uang Ringgit Malaysia dalam aktivitas perdagangan, akibat terbatasnya distribusi barang dari dalam negeri.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan apresiasinya atas keberanian warga Mahulu menyuarakan langsung persoalan daerahnya. Ia mengakui bahwa meski luas wilayah Mahulu kecil, namun isolasi dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan besar.
“Jalan yang sudah beraspal hanya sekitar 18 kilometer dari total luas 18.428 km². Ini jelas masih sangat minim,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyoroti bahwa Mahulu memiliki potensi besar di sektor tambang dan perkebunan. Namun, sejauh ini kontribusinya terhadap masyarakat masih rendah akibat dominasi korporasi besar dan rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kita perlu dorong agar pembangunan Mahulu tidak tertinggal. Ini wilayah perbatasan yang sangat strategis,” katanya. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas level pemerintahan dan memastikan Mahulu tak terus bergantung pada bantuan ketika menghadapi krisis.
DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, akan berkomitmen untuk mengawal aspirasi warga Mahulu dan memastikan ada respons konkret dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kami akan terus kawal aspirasi ini dan dorong agar ada respons nyata, tidak hanya janji,” tutupnya. (ADV).
