Samarinda – Di tengah stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur, Fraksi PKS DPRD Kaltim menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seruan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, saat menerima kunjungan anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, pada Rabu (11/6/2025), bertepatan dengan Hari Aspirasi DPRD Kaltim.
Firnadi menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD meski telah mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah daerah. Dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, hal ini menjadi salah satu perhatian utama pihaknya.
“PAD Kaltim cenderung stagnan bahkan menurun. Ini menjadi alarm untuk segera memperbaiki kinerja BUMD agar tidak lagi menjadi beban, melainkan penggerak ekonomi,” kata Firnadi.
Ia menambahkan bahwa sektor strategis seperti pengelolaan alur sungai harus menjadi prioritas pengembangan BUMD karena memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan daerah. Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam upaya penguatan kelembagaan dan kinerja usaha milik daerah tersebut.
“BUMD yang sehat harus kita dorong agar produktif. Kami berharap DPR RI juga ikut memperjuangkan isu ini secara nasional,” tambahnya.
KH Aus Hidayat Nur yang mendengarkan langsung aspirasi tersebut menjelaskan bahwa penguatan BUMD memang tengah menjadi agenda serius Komisi II DPR RI. Pihaknya bahkan telah melakukan dialog dengan seluruh gubernur di Indonesia guna mengevaluasi lebih dari 1.100 BUMD yang ada secara nasional.
“Hanya segelintir yang sehat. Ini harus jadi perhatian serius. Kita butuh sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang profesional,” jelas Aus.
Ia menegaskan, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri siap mengambil peran aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD, agar ke depan lembaga-lembaga ini benar-benar memberi kontribusi nyata bagi daerah.
Firnadi pun menutup dengan harapan besar agar sinergi antara DPRD dan DPR RI mampu melahirkan tata kelola BUMD yang sehat, mandiri, dan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. (ADV).
