Balikpapan – Seperti tubuh tanpa denyut, gedung Jantung Terpadu di Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang telah rampung dibangun kini justru terbengkalai tanpa alat kesehatan dan fasilitas pendukung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi tersebut yang dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan anggaran pembangunan fasilitas publik.
“Gedung jantung terpadu di RS Kanujoso Djatiwibowo sudah berdiri, tapi sayangnya sampai sekarang masih kosong, belum ada alat kesehatan dan furnitur pendukung,” ujarnya.
Menurutnya, gedung yang telah dibangun dengan dana publik ini semestinya sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, ketidakhadiran peralatan medis dan perabotan membuatnya belum dapat difungsikan secara optimal. Hal ini, kata Andi, menunjukkan ketidaksinkronan antara pembangunan fisik dan pengadaan peralatan yang seharusnya dirancang secara terintegrasi.
“Kami berharap ke depan dalam penyusunan anggaran, program pembangunan fasilitas kesehatan seperti ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Jadi, begitu gedung selesai dibangun, langsung disiapkan alat dan fasilitas pendukungnya,” ucap politisi muda ini.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan dalam perencanaan menjadi hal krusial agar hasil pembangunan tidak menjadi beban baru. Tanpa fasilitas penunjang, gedung tersebut tidak bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari sistem kesehatan publik.
“Rumah sakit ini kan untuk akses layanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Jangan sampai sudah bangun gedung tapi fasilitas pendukungnya belum tersedia, sehingga fungsinya tidak optimal,” tegasnya.
Andi juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengintegrasikan pembangunan fisik dan pengadaan alat-alat medis ke dalam satu skema anggaran. Menurutnya, hal ini akan menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan program dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran karena infrastruktur terbengkalai.
“Jangan terpisah-pisah. Kita harus pastikan anggaran program ini sinkron dan saling mendukung, sehingga tidak ada fasilitas yang terbengkalai,” tutupnya.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa dalam pelayanan publik, keberlanjutan perencanaan dan eksekusi menjadi kunci utama agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (ADV).
