Samarinda – Wabah demam berdarah dengue (DBD) kembali mencatatkan angka mengkhawatirkan di Kalimantan Timur. Sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat 2.210 kasus DBD, meningkat drastis dibanding semester sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lima kasus berujung kematian. Kota Balikpapan menjadi penyumbang tertinggi dengan 602 kasus.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyayangkan masih kurang sigapnya upaya antisipatif yang dilakukan sejumlah pihak. Ia mengingatkan bahwa DBD adalah penyakit musiman yang semestinya sudah diantisipasi secara terstruktur.
“Ini penyakit musiman yang selalu datang tiap tahun. Seharusnya sudah jadi catatan bersama,” ujarnya saat beberapa waktu lalu.
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, peralihan musim dari penghujan ke kemarau semestinya menjadi sinyal untuk memperkuat sistem deteksi dini dan aksi pencegahan dari pihak dinas kesehatan.
“Kalau sudah mulai musim pancaroba, seharusnya sudah ada langkah-langkah pencegahan. Dinas kesehatan mesti lebih sigap,” tegasnya.
Namun, Damayanti juga menekankan bahwa tanggung jawab memberantas DBD tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting dalam memutus rantai penyebaran nyamuk Aedes aegypti.
“Menjaga kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemprov atau pemkot. Ini soal kebersamaan,” tambahnya.
Meski DBD telah menjadi isu tahunan, ia mengakui bahwa berbagai kendala masih membayangi upaya penanggulangan, seperti keterbatasan personel, sumber daya, hingga lambatnya pelaporan dari fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama.
Damayanti mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif ketika jumlah kasus melonjak. Ia mendesak agar sistem pencegahan berjalan secara berkelanjutan, tak tergantung musim.
“Kita perlu sistem pencegahan yang jalan terus, bukan hanya saat kasus meledak,” pungkasnya.
Dengan meningkatnya angka kasus saat ini, ia berharap adanya langkah tegas dan cepat dari seluruh pemangku kebijakan untuk mencegah lebih banyak korban, serta meningkatkan edukasi publik terkait upaya pencegahan. (ADV).
