KUTAI TIMUR, upnusakita.com – Ketua Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Eddy Markus Palinggi, menyampaikan bahwa ketergantungan Kutim terhadap suplai pangan dari luar daerah perlu segera dikurangi, terutama untuk komoditas telur dan sayuran. Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan telur di Kutim masih diimpor dari Jawa dan Sulawesi, sementara produksi lokal baru memenuhi 20 persen saja. Hal ini, menurut Eddy, menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong peternakan dan pertanian lokal agar lebih mandiri.
Eddy menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi daerah untuk mencapai kemandirian pangan. Ia mengatakan bahwa ketergantungan yang tinggi pada pasokan luar daerah bisa mengancam ketahanan pangan di masa depan, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan seiring perkembangan wilayah, termasuk dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kutim memiliki lahan dan potensi besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sayangnya, banyak komoditas seperti telur dan sayur masih harus didatangkan dari luar. Ini peluang bagi kita untuk memperkuat sektor peternakan dan pertanian lokal,” ujar Eddy baru-baru saja di Kantor DPRD Kutai Timur.
Eddy melihat sektor peternakan, khususnya ternak sapi, ayam, dan babi, memiliki potensi yang menjanjikan apabila dikelola dengan pendekatan yang lebih maju dan berkelanjutan. Namun, ia menilai bahwa saat ini belum ada sistem yang kuat dalam pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap program-program pemberdayaan peternak dan petani lokal.
“Selama ini, banyak program bantuan peternakan di Kutim, tapi jarang ada hasil yang signifikan. Peternak butuh lebih dari sekadar bantuan awal; mereka perlu pendampingan terus-menerus dan sistem yang terstruktur,” kata Eddy.
Ia mengungkapkan bahwa masalah dalam pengembangan peternakan sapi, misalnya, sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Menurutnya, kelemahan dalam pengelolaan dan kurangnya dukungan teknis menjadi penghambat bagi peternak untuk berkembang. Eddy berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada tata kelola yang baik dan mendukung peternak melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala.
“Kita tidak bisa hanya memberikan bantuan lalu membiarkan mereka begitu saja. Perlu ada evaluasi, monitoring, dan bimbingan agar program tersebut benar-benar berhasil,” tambahnya.
Di sektor pertanian, Eddy menyebut bahwa daerah Kutim sebenarnya memiliki lahan subur yang bisa dimanfaatkan untuk komoditas padi dan berbagai jenis sayuran. Ia mencontohkan keberhasilan wilayah Kaubun dalam memproduksi padi secara mandiri sebagai bukti bahwa daerah lain di Kutim juga memiliki potensi serupa.
“Kaubun sudah membuktikan bahwa kita bisa swasembada padi. Sayangnya, wilayah lain masih bergantung pada suplai dari luar. Padahal, dengan dukungan teknologi dan strategi pengelolaan yang baik, kita bisa mengurangi ketergantungan ini,” tutur Eddy.
Eddy mengajak pemerintah untuk mendorong wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian agar mengoptimalkan produksinya. Dengan begitu, kebutuhan sayuran dan komoditas lainnya tidak perlu terus diimpor, dan masyarakat lokal bisa mendapatkan pasokan dengan harga yang lebih stabil.
Sebagai legislator dari Partai Nasdem, Eddy mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan pendekatan modern dalam pengembangan peternakan dan pertanian di Kutim. Ia menilai bahwa metode tradisional yang selama ini digunakan hanya akan membuat sektor ini berjalan di tempat, tanpa ada kemajuan berarti.
“Sapi, babi, ayam, dan lainnya jika dikelola dengan sistem modern bisa lebih berkembang dan produktif. Tapi jika kita masih bertahan dengan cara lama, sulit untuk bersaing, dan kemandirian pangan hanya akan jadi wacana,” kata Eddy.
Eddy juga menyoroti pentingnya tata kelola yang tepat dalam peternakan babi, mengingat keberagaman masyarakat di Kutim. Ia menyebutkan bahwa pengembangan peternakan babi bisa berjalan dengan baik jika didukung dengan tata kelola yang sensitif terhadap keberagaman masyarakat, sehingga potensi ini tidak menimbulkan masalah sosial.
“Jika dikelola dengan baik, potensi peternakan babi ini bisa membantu ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan gesekan sosial. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya agar dapat diterima oleh semua pihak,” jelas Eddy.
Selain pengelolaan yang lebih modern, Eddy juga menyoroti pentingnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan peternakan lokal. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi produk pangan ke seluruh wilayah Kutim dan bahkan ke IKN, yang merupakan pasar potensial di masa depan.
“Jika infrastruktur distribusi diperbaiki, hasil panen dan peternakan dari Kutim bisa lebih mudah didistribusikan dan memenuhi kebutuhan lokal. Harapan saya, ke depan, produk lokal Kutim bisa sampai ke IKN tanpa masalah distribusi,” kata Eddy.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya infrastruktur yang memadai, Kutim tidak hanya bisa mencapai kemandirian pangan, tetapi juga bisa menjadi pemasok pangan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya.
Eddy menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah lebih serius dalam upaya kemandirian pangan di Kutim. Ia yakin bahwa dengan dukungan yang tepat sasaran, mulai dari bantuan modal, pelatihan, hingga pengelolaan yang modern, Kutim bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar dan menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Ini saatnya kita berubah. Kemandirian pangan harus menjadi tujuan bersama, bukan hanya cita-cita. Pemerintah harus serius mendukung para petani dan peternak kita agar Kutim bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan,” pungkas Eddy.
Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen dari seluruh pihak, Eddy optimis bahwa Kutim dapat mencapai kemandirian pangan dan menjadi daerah yang mandiri serta mampu berkontribusi pada kebutuhan pangan IKN dan sekitarnya. (adv)
