Balikpapan – Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalimantan Timur ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025), menjadi panggung tukar pikiran antar wakil rakyat. Pertemuan ini difokuskan untuk berbagi program kerja pada sektor pengawasan, penganggaran, hingga pembentukan peraturan daerah yang efektif dan berpihak pada masyarakat.
Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekty Imanuel. Ia didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, serta sejumlah anggota seperti Sigit Wibowo, Nurhadi Saputra, Firnadi Ikhsan, Abdul Giaz, Yonavia, dan Shemmy Permata Sari, termasuk pula Tenaga Ahli Komisi II.
Menurut Ekty, kunjungan ini juga menyoroti urgensi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai fondasi dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menyebut proses RKPD merupakan bentuk perumusan keputusan yang diambil dari berbagai alternatif berdasarkan data dan informasi faktual.
“RKPD pada hakikatnya merepresentasikan pembangunan yang tepat sasaran, dan harus dirancang secara kolaboratif antara DPRD dan eksekutif,” ungkap Ekty dalam sesi diskusi terbuka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi II Sabaruddin mempertanyakan keterlibatan berbagai tahapan dalam penyusunan RKPD, mulai dari proses perencanaan hingga pengesahan.
“Apakah penyusunan RKPD sudah melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan awal, proses pengumpulan aspirasi masyarakat, pembahasan antara pemerintah dan DPRD, hingga finalisasi dan pengesahan?” ujar Sabaruddin, mempertajam diskusi dalam forum kerja sama tersebut.
Kegiatan sharing ini menjadi bagian penting dari upaya DPRD Kalimantan Timur untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. DPRD berharap kolaborasi antardaerah mampu memperkaya gagasan dalam pengambilan keputusan strategis ke depan.
Langkah ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong keterbukaan, partisipasi publik, serta sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dengan semangat kolaborasi yang terus dijaga, kunjungan kerja ini diharapkan menjadi inspirasi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih akuntabel dan berpihak pada kebutuhan masyarakat daerah. (ADV).
