Samarinda – “Kami tak tinggal diam.” Pernyataan tegas itu keluar dari politisi PAN, Abdul Rahman Agus, yang menyuarakan keresahan masyarakat Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) terkait rusaknya infrastruktur jalan serta mandeknya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ).
Dalam wawancara di Hotel Mercure Samarinda pada Rabu (30/4/2025), anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur itu menyatakan bahwa kondisi jalan berlumpur dan akses penghubung yang rusak berat telah memperparah keterisolasian warga di daerah pemilihannya. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan tiga rekan sesama legislator dari Dapil Kubar-Mahulu untuk memperjuangkan percepatan pembangunan.
Abdul Rahman Agus menegaskan bahwa isu ini sudah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
“Setelah kunjungan lapangan yang dilakukan bersama rombongan Pemprov Kaltim, kami melihat langsung kondisi di sana dan gubernur menunjukkan komitmen yang kuat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi telah menerima aspirasi masyarakat dan sedang melakukan percepatan proses pelaksanaan proyek-proyek strategis, termasuk peningkatan jalan dan pembangunan kembali Jembatan ATJ.
“Kami di DPRD terus mendorong dan mendukung langkah gubernur. Beberapa kali kami bertemu langsung dengan beliau dan juga Ketua DPRD, dan saya optimistis tahun ini akan ada langkah nyata,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa jalan di kawasan pedalaman bukan hanya alat transportasi, tetapi juga urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang selama ini sangat terganggu.
Dalam pernyataannya, ia juga menyampaikan kabar positif dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
“Dalam rapat bersama pihak kabupaten, Pak Bupati menyatakan kesiapan untuk memulai kembali pembangunan Jembatan ATJ tahun ini. Ini kabar baik yang tentu kita sambut dengan optimisme,” jelasnya, mengacu pada komitmen Bupati terpilih, Edwin.
Kini, masyarakat Kubar dan Mahulu menanti aksi nyata dari pemerintah. Janji-janji perbaikan infrastruktur yang telah lama ditunggu harus segera diwujudkan demi membuka isolasi dan mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang selama ini tertinggal. (ADV).
