KUTAI TIMUR, upnusakita.com – Desain pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan dengan melibatkan multipihak perlu dilakukan.
Pendapat itu disampaikan oleh Yulianus Pangaliran, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Ia menilai, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebijakan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
Ia mencatat program-program pembangunan yang terdapat saat ini sering kali belum mencerminkan kebutuhan masyarakat. Politisi NasDem itu pun memberikan contoh bahwa terdapat program yang fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi mengabaikan pengoptimalan sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal, kedua bidang itu juga vital untuk kesejahteraan masyarakat.
“Harus ada forum-forum diskusi yang benar-benar menampung aspirasi berbagai elemen masyarakat. Dengan mendengarkan langsung suara mereka, kita bisa merumuskan program yang lebih tepat sasaran dan memenuhi harapan,” katanya di Kantor DPRD Kutai Timur, Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi jargon tanpa mewujudkannya. Semua pihak perlu berperan aktif dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program agar hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan.
Selain itu, Yulianus menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang mendesak. Ia menekankan bahwa pendekatan bottom-up (dari bawah) harus diterapkan. Kebutuhan masyarakat menjadi landasan utama setiap program yang akan dijalankan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan hasil akhir program tersebut memang relevan dengan kebutuhan mereka.
Lebih jauh lagi, ia mengingatkan inklusivitas dalam program pembangunan berarti juga harus memperhatikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal yang sering kali terabaikan. Ia mengatakan bahwa perhatian tidak boleh hanya diberikan kepada komunitas yang sudah berkembang, tetapi juga harus menjangkau mereka yang membutuhkan perhatian lebih.
Ia juga mengajak pihak swasta untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, kegiatan CSR yang baik tidak hanya akan membantu masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan itu sendiri.
Harapannya ke depan setiap program baru yang diluncurkan kepala daerah dapat diuji dengan kriteria yang jelas, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta melibatkan mereka dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Kita harus optimistis, jika semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat Kutai Timur akan melihat kemajuan yang signifikan,” tutupnya. (ADV)
