Samarinda – Pemerataan layanan kesehatan kembali jadi sorotan di Kalimantan Timur. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah provinsi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.
Menurutnya, rendahnya kompensasi menjadi penyebab utama ketimpangan distribusi tenaga medis antara kota besar dan wilayah pinggiran. Hal ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan suatu daerah.
“Banyak dokter memilih praktik di kota karena jumlah pasien lebih banyak dan pendapatannya juga lebih besar,” kata Andi Satya yang juga wakil komisi IV DPRD Kaltim kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Ia menyebut Pemprov Kaltim perlu berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (UNMUL) dalam mendatangkan dokter baru dan residen agar dapat praktik di wilayah Kaltim. Namun, menurutnya, hal itu harus disertai dengan insentif yang layak agar tenaga medis tertarik bertugas di daerah.
Lebih lanjut, Andi Satya menyebutkan bahwa tingginya AKI dan AKB menjadi indikator bahwa layanan kesehatan di beberapa daerah masih tertinggal. Ia menyoroti kurangnya fasilitas dan program penunjang seperti Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang seharusnya ditingkatkan.
“Tingginya AKI dan AKB menunjukkan penanganan kesehatan kita belum optimal. PONEK dan program pelatihan medis harus lebih diperkuat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik sistem rujukan BPJS yang menurutnya belum maksimal di lapangan. Banyak pasien yang kesulitan mendapatkan layanan rujukan akibat minimnya fasilitas dan tenaga ahli.
“Rujukan sering kali terhambat karena harus lewat rujukan berlapis, padahal daerah-daerah ini butuh tenaga ahli yang langsung siap di tempat,” ucapnya.
Andi berharap agar Pemprov Kaltim segera mempercepat upaya peningkatan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini belum tersentuh secara optimal.(ADV).
