Kutai Timur, upnusakita.com – Wakil Ketua 2 DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami, menyatakan bahwa mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat adalah landasan utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat harus menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai. “Masyarakat perlu didengar. Setiap keluhan, usulan, dan harapan yang disampaikan adalah bahan utama untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka,” tegasnya dalam pertemuan pada 11 November 2024.
Dalam diskusi tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak, kurangnya akses listrik, serta kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Menanggapi keluhan ini, Prayunita menyatakan bahwa ia akan membawa aspirasi tersebut ke pembahasan prioritas DPRD. “Kami di DPRD Kutai Timur akan berupaya maksimal agar anggaran pembangunan lebih berpihak pada wilayah pesisir. Infrastruktur yang memadai bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga fondasi penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Prayunita juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan permasalahan mereka. Ia mengapresiasi inisiatif masyarakat yang bersedia berbicara dan menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan daerah. “Saya berharap partisipasi seperti ini terus berlanjut. Masyarakat yang aktif berbicara adalah masyarakat yang peduli terhadap masa depan daerahnya,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat yang juga merupakan unsur pimpinan di DPRD Kutai Timur, Prayunita menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan dan mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, kehadiran di tengah-tengah masyarakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk nyata dari tanggung jawab moral seorang wakil rakyat. “Amanah rakyat harus dijalankan dengan hadir di tengah mereka,” ungkapnya.
Prayunita menegaskan bahwa setiap keluhan dan masukan dari masyarakat akan dijadikan acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Ia berkomitmen untuk mengupayakan anggaran yang lebih mengutamakan pembangunan wilayah pesisir dan memastikan hasil dari pembahasan di DPRD dapat diwujudkan dalam program nyata yang berdampak positif. (adv)
