Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat memang terdengar mulia. Namun, pelaksanaan di lapangan tak sesederhana niat di atas kertas, terutama di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki tantangan geografis dan ekonomi yang jauh berbeda dibanding Pulau Jawa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai bahwa program makan gratis untuk siswa harus dirancang secara kontekstual. Ia menegaskan bahwa disparitas harga bahan pokok menjadi salah satu hambatan utama dalam mengimplementasikan program tersebut di wilayahnya.
“Inisiatif ini bagus, tapi harus disesuaikan dengan realitas di lapangan. Di Kaltim, harga kebutuhan pokok jauh lebih tinggi,” ujarnya.
Pernyataan Andi didasari fakta bahwa biaya logistik dan distribusi barang di Kalimantan Timur memang cenderung lebih tinggi, terutama di wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir yang sulit dijangkau.
Menurutnya, jika pemerintah pusat ingin program ini menjangkau seluruh siswa, maka pendekatan anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah.
“Pelaksanaan harus dirancang dengan baik agar bisa menjangkau semua siswa. Jangan hanya meniru mentah-mentah model dari pusat,” tegas politisi muda Partai Golkar itu.
Saat ini, program MBG masih dalam tahap pilot project di beberapa daerah Indonesia. Hasil awal menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran sangat variatif, tergantung pada lokasi dan ketersediaan bahan pangan lokal.
Andi menilai bahwa desentralisasi kebijakan pelaksanaan program sangat penting agar tidak terjadi ketimpangan. Ia mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten dilibatkan secara aktif dalam menyusun rencana teknis, termasuk pola menu, sumber bahan, serta skema distribusi yang efisien dan aman.
“Kalau kita ingin anak-anak sekolah mendapatkan asupan bergizi yang merata, maka kita juga harus menyusun mekanisme yang realistis,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa program ini tidak sekadar soal memberi makan, tetapi juga menyangkut aspek pendidikan gizi, peningkatan kesejahteraan petani lokal, dan ketahanan pangan daerah.
DPRD Kaltim, kata Andi, siap mengawal kebijakan ini agar mampu memberikan dampak nyata. Namun ia menegaskan, pusat harus membuka ruang fleksibilitas kebijakan agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana pasif. (ADV).
