Samarinda – “Ormas didirikan bukan untuk jadi tempat premanisme,” ujar Sapto Setyo Pramono, menegaskan kembali esensi dari pembentukan organisasi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Kantor Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025). Ia menyambut positif kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membina dan mengawasi keberadaan ormas di Kalimantan Timur.
Sapto yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim menyatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi langkah sinkronisasi strategis untuk menjaga iklim investasi dari potensi gangguan oknum dalam tubuh ormas. Menurutnya, keberadaan ormas seharusnya menjadi aset sosial, bukan malah menjadi beban bagi negara dan masyarakat.
“Nawaitunya sudah baik, maka perlu juga harus dijaga dengan baik pastinya. Intinya kan pendirian ormas untuk menjadi mitra dalam pembangunan bangsa dan daerah, bukan malah menjadi beban atau ancaman,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Ia menambahkan, banyak ormas sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan dan memperkuat partisipasi publik. Namun, tanpa pembinaan yang tepat, segelintir bisa melenceng hingga berperilaku menyimpang di lapangan.
Untuk mencegah hal itu, Sapto menyambut baik rencana pemerintah pusat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang akan diteruskan ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Deputi tadi menyampaikan akan ada Satgas yang sudah dibentuk di pusat, dan akan segera diturunkan ke tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten. Tentu kami dukung,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembinaan ormas harus dilakukan secara komprehensif, menyentuh aspek ideologis, sosial, dan kemasyarakatan. Ia berharap ormas bisa diarahkan untuk menjadi kekuatan positif yang memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Kalimantan Timur.
“Karena ormas ini terdiri dari berbagai macam latar belakang, baik suku, agama, maupun ras, maka tentu perlu pendekatan-pendekatan yang komprehensif. DPRD siap berperan bersama pemerintah provinsi dalam pembinaan yang benar dan tepat,” pungkasnya.
Dengan dukungan legislatif dan sinergi lintas sektor, pembinaan ormas diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta berkontribusi pada stabilitas sosial dan pertumbuhan pembangunan, khususnya dalam menyongsong Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara.(ADV).
