Samarinda – Kekayaan alam bisa habis, tapi manusia yang terdidik akan terus membawa perubahan. Pandangan ini disampaikan tegas oleh anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi, dalam dialog publik bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).
Kegiatan yang digagas BEM FISIP Unmul bersama Pokja 30 dan sejumlah aliansi mahasiswa ini menyoroti pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan, sebagai indikator utama keberlanjutan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Sarkowi menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci masa depan Kalimantan Timur.
“SDA tidak bisa diperbarui, otomatis kita harus bertransformasi kepada sumber daya yang bisa diperbarui termasuk investasi sumber daya manusia,” ucapnya saat membuka argumen.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan IPM harus menjadi agenda prioritas tiap tahun, dan pendidikan adalah parameter utama. Dalam konteks itu, program Gratispol—gagasan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji—menjadi langkah strategis agar keterbatasan biaya tidak lagi menghalangi akses pendidikan tinggi bagi warga Kaltim.
“Mereka tidak ingin kesempatan pendidikan terhalang oleh biaya, itu yang melahirkan Gratispol,” jelas Sarkowi.
Namun, implementasi program ini masih dihadapkan pada kendala regulasi. Universitas berada di bawah kewenangan pusat, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu, Sarkowi menyebut Gubernur berupaya cermat mengemasnya sebagai Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi agar tidak melanggar hukum.
Ia mengimbau agar masyarakat memberi ruang bagi program ini untuk berjalan sambil tetap mengawasi.
“Biarkan berjalan, mari kita awasi bersama. Jangan sampai belum dimulai sudah heboh,” katanya mengingatkan.
Sarkowi juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah. Dengan penurunan APBD dari Rp 21 triliun ke Rp 18 triliun, pemerintah harus bijak membagi anggaran untuk berbagai sektor prioritas, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan bantuan sosial.
Masukan dari peserta dialog pun menyoroti lemahnya sosialisasi Gratispol. Sarkowi mendesak pemerintah provinsi memanfaatkan platform digital seperti TikTok live untuk menjangkau mahasiswa secara langsung.
“Informasi simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat membaca Pergub Gratispol sebelum berdebat atau menyebar informasi. DPRD, katanya, siap memperkuat program ini menjadi Perda agar lebih kokoh secara hukum.
Dialog ditutup dengan komitmen untuk menjaga transparansi, mulai dari seleksi penerima hingga pertanggungjawaban dana. Sarkowi menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar program ini berjalan tepat sasaran. (ADV).
